ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnain memastikan 25 persen anggaran BPKS pada 2021 diarahkan untuk penambahan fasilitas di Pulo Aceh yang menjadi bagian dari zona BPKS.
“Kami berkomitmen membangun Pulo Aceh sesuai dengan kemampuan anggaran dan tupoksi BPKS,” kata Iskandar di Kantor Perwakilan BPKS di Pulo Breuh Selatan Lampuyang, Pulo Aceh, Aceh Besar, Senin (9/3/2021).
Iskandar menambahkan, prioritas BPKS untuk Pulo Aceh adalah mendata kembali aset BPKS di Pulo Aceh. Baik itu aset tanah maupun bangunan, hingga tidak ada sengketa dengan masyarakat agar nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita akan mendata kembali hingga mengetahui batas serta jumlah yang jelas, agar nantinya dapat dipetakan fungsi dan pemamfaatanya, karena semua aset ini adalah milik Pemerintah yang harus diregestrasi dan didata dengan jelas,” tambahnya.
Iskandar meminta dukungan dan kerja sama Pemerintah Aceh khususnya Pemerintah Aceh Besar beserta Dewan Perwakilan Rakyat baik DPRA maupun DPRK Aceh Besar, untuk melihat potensi Pulo Aceh dan memprioritaskan program pembangunan serta pengembangan daerah kawasan. Mengingat Pulo Aceh juga masuk Kawasan BPKS .
“Saya tidak akan mampu bekerja sendiri, terlebih dengan kondisi anggaran BPKS saat ini, saya butuh dukungan berbagai pihak, karena saya yakin jika bersama dan serius, maka pengembangan potensi Pulo Aceh di sektor prioritas dan pembangunan akan maksimal,” tutupnya.
Dalam kunjungan kerja, Kepala BPKS disambut Kepala Mukim Pulo Breuh Delatan Hendi, Sekretaris Camat T. Zulkarnaini, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Turut mendampingi Kabag Humas BPKS M. Rizal, Deputi Pengawasan Zamzami, Kepala Upt BPKS Pulo Aceh, T Zainuddin dan staf Asistensi Bidang Perencanaan dan Pembangunan T Ibnu Abas.
