ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari mengungkapkan, masyarakat Maluku Utara mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan bisa segera diundangkan.
Selain Maluku Utara, terdapat delapan provinsi dan 85 kabupaten/kota tengah memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan, daerah-daerah tersebut berciri khas daerah kepulauan dan pesisir pantai.
“Maluku Utara ini merupakan daerah kepulauan. Ada harapan dari peserta yang hadir, agar kita segera menyelesaikan dan membahas daerah kepulauan itu. Karena selama ini pembangunan di Indonesia lebih pada kontinental sentris, padahal sejatinya kita negara kepulauan,” papar Taufik usai rapat dengan Wakil Gubernur Maluku Utara M Yasin Ali, Forkopimda, dan Rektor Universitas Khairun, Husen Alting, yang juga dihadiri perwakilan beberapa elemen masyarakat, di Ternate, Maluku Utara beberapa waktu lalu.
Dengan adanya RUU ini, diharapkan pembangun nasional bisa diarahkan pada pembangunan berbasis kepulauan, termasuk juga dalam hal pengaturan keuangan dan sebagainya.
Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, konsekuansi dari RUU Daerah Kepulauan adalah persoalan anggaran, nantinya ada alokasi anggaran khusus.
Dia mengatakan, soal anggaran harus mempertimbangakan beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi hambatan, oleh sebab itu masih membutuhkan diskusi yang mendalam dengan pihak Pemerintah.
“Semangat yang ada di DPR, kita menginginkan agar RUU Daerah Kepulauan ini bisa segera diundangkan. Tentu kompromi antara DPR dengan Pemerintah itu akan menjadi bahasan yang mendalam, kita juga butuh masukan dari masyarakat, terutama di daerah kepulauan ini,” jelasnya.
Taufik juga, berharap agar diskursus tentang RUU Daerah Kepulauan ini ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi oleh segenap kampus dan masyarakat di Maluku Utara ini.
“Yang jelas pesan kita pada peserta tadi adalah, kita berharap sosialisasi pada RUU Prolegnas Prioritas ini dapat dilanjutkan agar ada partisipasi masyarakat terhadap pembahasan RUU ini,” ujarnya.
