• Latest
  • Trending

DPR Minta KPK Usut Temuan Korupsi Dana Covid-19 di Kemenkumham

Capital Inflow Indonesia Rp4,37 Triliun, Kepercayaan Global Meningkat

Kenaikan Suku Bunga BI Mengancam Visi Asta Cita Prabowo

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Alasan Investor Global Lirik RI

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Gerindra Tetapkan 6 Cagub dari Aceh ke Maluku

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

Bangun Tol Sumatera, Hutama Karya Buru LPI

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

6 Jenderal Bintang Tiga di Bursa Kapolri

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

Pertamina Group Buka Lowongan BPS 2021 Untuk Fresh Graduate

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

Holding BUMN Asuransi Dibentuk Bulan Ini

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Lakukan Stress Test

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa Dangkal Hentak Padang Dini Hari

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Senin, November 23, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

DPR Minta KPK Usut Temuan Korupsi Dana Covid-19 di Kemenkumham

by Zamzami Ali
Januari 13, 2022
in NEWS

Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi mengusut temuan Indonesia Club terkait dugaan korupsi dana penanggulangan Covid-19 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senilai Rp5,64 miliar.

Santoso menyatakan, pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada level operator melainkan juga harus mampu menjangkau ‘dalang’ perilaku busuk tersebut.

“Aparat terkait (KPK dan Kepolisian) harus segera mengusut temuan ini. Jangan berhenti di BPSDM, jika ada bukti atasan turut serta dalam dugaan korupsi tersebut,” kata Santoso dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (13/1/2022).

BacaJuga

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

Diketahui, laporan Indonesia Club menemukan adanya ketidaksesuaian kode antara produk obat dan multivitamin yang diberikan dengan kode BPOM.

Santoso juga mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk memberikan sanksi keras kepada mereka yang terbukti dan terlibat melakukan tindakan korupsi. Santoso mengingatkan Menteri Yasonna untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum di dalam institusi yang dipimpinnya.

“Jika terbukti (melakukan korupsi), harus ada tindakan/ sanksi dari Menkumham,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Direktur Indonesia Club Gigih Guntoro menyampaikan beberapa temuan dalam Kemenkumham. Salah satu di antaranya yakni temuannya terkait dugaan Korupsi Dana Penanggulangan Covid-19 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham senilai Rp5,64 miliar.

Gigih menemukan adanya ketidaksesuaian kode antara produk obat dan multivitamin yang diberikan dengan kode BPOM.

“Patut diduga ada keterlibatan Oknum pejabat di BPSDM. Indikasi pemalsuan obat dan multivitamin terjadi karena tidak ada kesesuaian kode BPOM, jenis label, tidak ada tanggal kadaluarsa, merk dan bentuk kemasan. Praktek ini jelas tidak hanya merugikan kesehatan pegawai tapi juga merugikan keuangan negara,” ujar Gigih dalam keterangan tertulis kepada awak media. 

Komentar
Share23Tweet15SendShareShare4Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Hari Ke-5, 2,4 Juta Akun Pelamar CPNS Terdaftar di Portal SSCN

Kemenkumham Paling Diminati CPNS 2021, Ada Instansi yang Masih Kosong

ASPEK.ID, JAKARTA - Total jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengisi formulir hingga Minggu (18/7) mencapai 2.818.094 peserta....

Eddy Hiariej Siap Dampingi Yasonna Laoly Tangani Permasalahan di Kemenkumham

Eddy Hiariej Siap Dampingi Yasonna Laoly Tangani Permasalahan di Kemenkumham

ASPEK.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak...

30.000 Napi Dibebaskan, Kemenkumham Hemat Rp260 Miliar

ASPEK.ID, JAKARTA - Anggaran negara untuk kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dinyatakan hemat hingga Rp260 miliar. Hal ini menyusul pembebasan...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In