Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan Rp2,78 triliun yang merupakan bansos tertahan di bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (19/1/2022), Risma memaparkan dana itu merupakan sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial.
Mensos menyatakan sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat.
“Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima,” katanya, mengutip Antara.
Risma mengatakan anggaran Rp2,7 triliun tersebut 99 persen digunakan untuk bansos. Dia mengajak anggota DPR untuk turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyalurkan bansos yang masih tertahan.
Penyaluran bansos, kata dia, masih ada yang belum 100 persen. Contohnya di Bali baru 84 persen, kemudian di Jawa Tengah masih di bawah 90 persen.
Belum lagi temuan di Papua, di mana banyak kartu bansos yang belum dibagikan oleh pihak bank Himbara kepada penerima manfaat.
“Kalau bapak ibu berkenan, kita sama-sama turun untuk menyelesaikan ini supaya bisa terealisasi. Jadi nanti mungkin Februari kita bisa hampir 100 persen,” katanya.
Risma mengatakan dalam penyaluran bansos, Kemensos siap mendampingi dengan data-data sehingga dapat diketahui berapa jumlah yang masih belum tersalur, dan berapa yang kartunya masih belum dibagikan.
Mensos memaparkan dari anggaran tahun 2021 senilai Rp109.093.375.832.000 (Rp109,09 triliun) telah terealisasi sebanyak Rp105.305.449.778.017 (Rp105,3 triliun).
“Capaian realisasi sebanyak 97,42 persen, lebih tinggi di antara kementerian lainnya,” tutur Mensos..
