Keinginan pemerintah mengontrol penuh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) diwujudkan melalui pemberian satu lembar saham Merah Putih. Melalui saham istimewa itu, negara memiliki kuasa penuh terhadap BSI.
“Kan BSI udah punya saham merah putihkan,” ungkap Menteri BUMN, Erick Thohir, Selasa (20/9/2022).
Mayoritas saham Bank Syariah Indonesia sebelumnya dipegang oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Di mana, Bank Mandiri memiliki saham sebesar 50,83%, Bank Negara Indonesia atau BNI 24,85%, Bank Rakyat Indonesia atau BRI 17,25% dan pemegang saham lainnya, termasuk publik 7,08%.
Kepemilikan ini membuat BSI bukan sebagai bank negara sehingga muncul opsi jika BSI harus dijadikan sebagai BUMN.
Opsi tersebut mencuat manakala Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin mengingatkan, agar BSI diubah menjadi BUMN.
Pada Agustus 2022 lalu, Wapres menuturkan harapannya, bila ke depan BSI akan menjadi salah satu bank Himbara, dan masuk ke dalam jajaran BUMN.
“Ada keinginan menjadikan BSI itu sahamnya negara, sehingga dia menjadi perusahaan yang semacam Himbara begitu. Nah ini memang sedang dalam proses pengkajian,” ujar Wapres.
Kepemilikan satu lembar saham Merah Putih pun dibenarkan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi.
“Saya ngomongin kinerja aja, sekarang kita sudah punya saham merah putih, jadi satu lembar kepemilikan BSI itu, Kementerian BUMN melalui pemerintah selembar saham itu, sisanya dari saham publik,” kata dia.
