Akademisi memberikan sejumlah pelajaran dari kegagalan pemindahan ibu kota negara di sejumlah negara seperti Malaysia dan Myanmar. IKN Nusantara diharapkan bisa belajar dari kedua negara tersebut.
Dosen Dept. Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Erda Rindrasih menilai kegagalan tersebut salah satunya dipicu lokasi yang kurang strategis dan skema pemindahan yang tak efektif.
“Ternyata untuk Malaysia dan Myanmar ini kurang efektif ya, dari yang saya pelajari karena mungkin relatif dekat jaraknya sehingga banyak mereka yang seharusnya pindah itu tidak mau pindah,” kata Erda, Senin (5/6/2023).
Rencana pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw dinilai gagal karena tidak ada partisipasi publik ketika merancang, membentuk, dan memindahkan ibu kota. Awalnya, proyek yang digarap pada 2001 itu berjalan lancar hingga rampung pada 2005. Ibu Kota Myanmar tersebut justru sepi, kendati infrastruktur telah didirikan.
Sementara itu, Malaysia pun memiliki rencana pemindahan ibu kota pada tahun 1999 lalu ke Putrajaya. Pemindahan ibu kota tersebut gagal karena pegawai pemerintah yang menolak untuk pindah ke lokasi baru.
Padahal, jarak antar kota terbilang dekat. Sejumlah kantor pemerintahan pun telah dipindahkan ke Putrajaya meskipun pusat perekonomian dan Gedung Parlemen masih berlokasi di Kuala Lumpur.
Melihat sejarah tersebut, Erda tak menampik potensi IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru. Namun, dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan populasi dan kebutuhan elemen di IKN itu sendiri.
“Saya yakin dalam waktu 2-3 tahun pertama ini tidak akan keseluruhan keluarga ASN pindah, pasti yang bersangkutan dulu yang pindah, ASN nya dulu yang pindah itu sekitar 170.000 orang,” ujarnya.
Pegawai negeri di Malaysia menolak pindah karena alasan tidak ingin meninggalkan keluarganya. Maka, dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan siasat lain untuk mendorong minat ASN ke IKN.
Alih-alih ASN, menurut Erda, ketika suatu penduduk bertransmigrasi maka diperlukan elemen-elemen penting di sektor pertanian untuk mengelola kebutuhan pangan, kesehatan, hingga industri kreatif untuk menopang ekosistem masyarakat. Dia pun mempertanyakan jika yang didatangkan ke IKN hanya sekelompok milenial dari instansi pusat tanpa ada penopang di sektor lain.
“Mereka yang memang punya keahlian tapi bukan keahlian ‘nyangkul’, bengkel, kesehatan, kreativitas, bisa gak? Nah ini belum bisa diperhatikan oleh pemerintah. Yang transmigrasi itu bukan mereka yang bisa produktif saja, tetapi juga yang aktif di sektor pendukung, perikanan, peternakan, dan lainnya,” tuturnya.
IKN Nusantara dapat dikatakan sebagai model perpindahan ibu kota negara yang sukses apabila transmigrasi penduduk dari berbagai segmen seimbang, termasuk sesuainya pembagian lahan permukiman, produktif, hingga lahan lindung.
