• Latest
  • Trending

Kemenperin Pecat Oknum ASN Pembuat SPK Fiktif, Bantah Tuduhan Terhadap Menteri

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

72 Siswa di Duren Sawit Diduga Keracunan MBG

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

Jusuf Kalla: 10 Orang Kaya, 1 Muslim

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

Kemenkeu Resmi Buka Rekening Kas Negara dalam Yuan

Strategi Bahlil Tekan Impor Migas

Menteri ESDM: Indonesia Tidak Hanya Terima Investasi dari China Namun Harus Kuasai Teknologi dan Buka Lapangan Kerja

Alasan Investor Global Lirik RI

AI Hilangkan 92 Juta Lapangan Kerja Namun Ciptakan 170 Juta Lapangan Kerja

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Ungkap Alasan Penutupan Belasan Ribu Akun YouTube Indonesia

16 Merek RI Tayang di Times Square New York

Trump: Jalan di AS Kotor, Puji Jalan di China

BPOM  Jelaskan Soal Taiwan Tahan Lada Bubuk Indonesia

BPOM  Jelaskan Soal Taiwan Tahan Lada Bubuk Indonesia

Pantai Bali Masuk Pantai 5 Besar Terbaik di Dunia 2026

Pantai Bali Masuk Pantai 5 Besar Terbaik di Dunia 2026

Pelaku UMKM Dapat Tunda Bayar Kredit KUR/UMi 6 Bulan

4 Komponen Penting Pendorong Ekonomi Daerah

Kemendagri:  Kota Besar di Dunia Berlomba  Terapkan TI

Tiongkok Akan Bangun 10 Smart Cities Senilai Rp914 Triliun di RI

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Kemenperin Pecat Oknum ASN Pembuat SPK Fiktif, Bantah Tuduhan Terhadap Menteri

by REDAKSI
Januari 14, 2025
in BERITA TERBARU, BERITA UTAMA, NEWS

Kementerian Perindustrian sudah menindak tegas oknum ASN berinisial LHS yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif pada tahun 2023. Tindakan tegas tersebut berupa pencopotan dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemecatan sebagai ASN Kemenperin. Keputusan ini dibuat setelah Kemenperin melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum tersebut.

“Kami telah mencopot yang bersangkutan dari jabatan dan memecatnya karena terbukti membuat Surat Perintah kerja (SPK) fiktif saat menjabat sebagai PPK di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/1).

LHS diduga telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikannya sebagai PPK untuk membuat SPK fiktif, menerima dana dari vendor, wakil investor atau investor, dan menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang seakan-akan merupakan kegiatan resmi Kemenperin. “Bahkan setelah diberhentikan sebagai PPK pun, yang bersangkutan masih membuat SPK lagi yang tentu saja tidak sah. Hal ini jelas mengindikasikan adanya niatan jahat atau melawan hukum oleh yang bersangkutan,” imbuh Febri.

BacaJuga

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

Kemenkeu Resmi Buka Rekening Kas Negara dalam Yuan

Menteri ESDM: Indonesia Tidak Hanya Terima Investasi dari China Namun Harus Kuasai Teknologi dan Buka Lapangan Kerja

AI Hilangkan 92 Juta Lapangan Kerja Namun Ciptakan 170 Juta Lapangan Kerja

Adapun, pada masa jabatannya, LHS bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai bagian tata kelola anggaran/keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kemenperin selama ini tidak tinggal diam, sudah juga melakukan investigasi internal pada Februari 2024 dan telah mencopot jabatan dan memecat yang bersangkutan agar tidak merugikan masyarakat lebih luas,” jelasnya.

Terkait dengan tuduhan bahwa bahwa Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasmita dianggap memberi perintah pada oknum ASN tersebut untuk membuat SPK fiktif, Febri menjelaskan bahwa pendelegasian kewenangan pengelolaan anggaran dari Menteri Perindustrian sebagai Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPK di Direktorat Kimia Hilir, Ditjen IKFT telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan yang bersangkutan ditujukan untuk tugas sebagai PPK dalam pengelolaan anggaran pada Direktorat Kimia Hilir dan bukan memberi kewenangan atau tugas membuat SPK fiktif.

“Tuduhan terhadap Menperin adalah tuduhan tidak benar. Perbuatan oknum ASN tersebut merupakan perbuatan pribadi tanpa ada perintah dari Menteri Perindustrian. Silakan ungkap bukti atas tuduhan tersebut. Kalau tidak ada bukti maka kami mempertimbangkan proses hukum atas pihak-pihak yang melontarkan tuduhan yang tidak benar tersebut,” tegas Febri.

Pengembalian uang

Jubir Kemenperin menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian tidak akan mengganti uang yang telah ditransfer atau diberikan langsung oleh vendor atau wakil investor pada oknum ASN tersebut. Hal ini karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam SPK fiktif tersebut tidak ada dalam anggaran Kemenperin. “Artinya, tidak ada alokasi anggaran untuk ‘kegiatan-kegiatan’ tersebut dalam anggaran Kemenperin, sehingga atas dasar apa kami membayarnya?” ujarnya.

Febri menambahkan, kasus dugaan SPK fiktif juga telah masuk dalam proses penyidikan penegak hukum atas beberapa laporan masyarakat mengenai dugaan penipuan, penggelapan, dan tidak pidana pencucian uang. “Penegak hukum perlu mengusut tuntas dugaan “penipuan dan penggelapan” ini terutama asal muasal uang dan modus operandi, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” Febri menjelaskan. 

Sesuai hasil pemeriksaan internal, diketahui seluruh paket pekerjaan yang diadukan tersebut tidak terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2023 karena paket pekerjaan dimaksud memang tidak terdapat dalam alokasi DIPA Kemenperin Tahun Anggaran 2023. “Sehingga tidak benar tuduhan bahwa ada koordinasi gelap di internal Kemenperin tentang penerbitan SPK tersebut, karena SPK fiktif merupakan dokumen yang dipalsukan atau direkayasa,” jelas Febri.

Kemenperin terus mengimbau masyarakat, termasuk para penyedia jasa, untuk memperhatikan secara seksama kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa di Kemenperin melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Komentar
Share24Tweet15SendShareShare4Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

ASPEK.ID, MALUKU BARAtlT DAYA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 melanda Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Sabtu (21/11/2026)....

72 Siswa di Duren Sawit Diduga Keracunan MBG

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

ASPEK.ID, JAKARTA -Sebanyak 2.000 sekolah elite tidak lagi menerima program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi...

Jusuf Kalla: 10 Orang Kaya, 1 Muslim

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

ASPEK.ID, JAKARTA- Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengajak politisi dan pemimpin bangsa untuk berpikir sebagai negarawan...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In