ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait sorotan publik atas anggaran Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO). Ia menegaskan penggunaan EO merupakan langkah strategis di tengah fase awal pembentukan lembaga.
Dadan menjelaskan, sebagai lembaga baru, BGN masih dalam tahap membangun sistem, struktur organisasi, hingga tata kelola operasional. Kondisi ini membuat BGN belum sepenuhnya memiliki sumber daya internal yang siap menangani kegiatan besar.
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4).
Ia menyebut, kegiatan seperti event nasional, kampanye publik, hingga sosialisasi membutuhkan penanganan profesional. Menurutnya, EO memiliki keahlian teknis yang saat ini belum dimiliki secara penuh oleh internal BGN.
“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.
Selain itu, Dadan menilai penggunaan EO juga membantu dalam aspek administrasi dan keuangan. Dengan pihak ketiga, proses pengadaan hingga pelaporan disebut menjadi lebih tertata.
“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambahnya.
Dadan menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial. Ia menyebut ada agenda strategis seperti komunikasi publik terkait gizi hingga bimbingan teknis bagi penjamah makanan.
“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” terangnya.
Dari sisi efisiensi, Dadan menyebut penggunaan EO lebih realistis dibandingkan membentuk tim internal dalam waktu singkat. Ia mengatakan, proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu, sementara program harus segera berjalan.
“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tuturnya.
Lebih lanjut, EO disebut juga berperan sebagai mitra strategis dalam perencanaan kegiatan hingga optimalisasi anggaran.
Meski begitu, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta terbuka untuk diawasi.
“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” imbuhnya. []
