Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai pengangkatan komisaris BUMN dari berbagai latar belakang merupakan hal yang wajar. Menurutnya, keberagaman pengalaman justru dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi.
Qodari mengatakan tugas komisaris bukan mengambil alih operasional perusahaan, melainkan memastikan tata kelola berjalan dengan baik serta memberikan pertimbangan strategis bagi manajemen. Karena itu, seorang komisaris tidak harus berasal dari bidang usaha yang sama dengan BUMN yang diawasinya.
Ia mencontohkan dirinya pernah dipercaya menjadi komisaris di sebuah BUMN meski tidak memiliki latar belakang teknis di sektor tersebut. Pengalaman di bidang lain, menurutnya, tetap bisa menjadi nilai tambah dalam proses pengawasan maupun pengambilan keputusan.
“Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris,” kata Qodari dilansir dari Antara, Minggu (5/7/2026).
Lebih lanjut, Qodari menyebut praktik penunjukan komisaris dengan latar belakang yang beragam juga lazim dilakukan di banyak perusahaan, termasuk sektor swasta. Yang terpenting, kata dia, seorang komisaris memiliki integritas, akal sehat, serta niat baik untuk menjalankan amanah.
Menurutnya, kombinasi pengalaman dari dunia pemerintahan, organisasi, akademisi, maupun profesional dapat memperkaya perspektif dewan komisaris. Dengan begitu, komisaris diharapkan mampu memberikan pengawasan yang efektif sekaligus mendorong peningkatan kinerja perusahaan.
“Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” tutur Qodari.
