Jakarta- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mendorong pembentukan Peradilan Etika secara khusus dan komprehensif di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan pencegahan korupsi sejak dini.
Hal itu disampaikan Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema membedah ‘Anatomi Korupsi di Indonesia’ pada Jumat (31/7/2026) malam.
“Kita sudah memiliki peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang komprehensif. Peradilan Etika berfungsi menindak secara cepat pejabat yang terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) atau pelanggaran etik berat melalui sanksi pemecatan, tanpa harus melewati proses peradilan hukum yang panjang dan rumit,” jelas Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, korupsi di Indonesia seperti sebuah kutukan yang tidak selesai-selesai, meskipun penegak hukum seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan Agung menangkap lebih banyak pelaku korupsi.
“Keberadaannya dinilai sangat vital sebagai ‘jalan pintas’ untuk menindak pelanggaran etik pejabat publik baik di eksekiutif, legislatif dan yudikatif sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” katanya.
Fahri menjelaskan, dalam membedah anatomi korupsi, persoalan tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi. Ada dua pendekatan utama yang harus digunakan, yaitu pendekatan sistem (hukum) dan pendekatan individu (etika).
“Kalau kita bicara korupsi sebagai kejahatan, instrumen membacanya adalah hukum yang berakhir di sistem peradilan. Tapi tidak cuma sistem, ada unsur ‘setiap orang’ di sana—baik dia individu pemimpin maupun birokrat. Karena itu, selain hukum untuk penegakan sistem, ada elemen etika untuk individunya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menyayangkan Indonesia saat ini baru memiliki sistem peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang terintegrasi untuk seluruh penyelenggara negara.
Akibat belum adanya peradilan etika, kata Fahri, penanganan penyimpangan perilaku pejabat kerap berjalan lambat karena harus mengekor proses hukum pidana yang rumit—mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).
“Kalau ada Peradilan Etika, jalurnya lebih simpel dan cepat. Keputusannya tegas, bisa berupa teguran atau pemecatan. Begitu ada tindak-tanduk pejabat yang tidak etis seperti conflict of interest, laporkan ke peradilan etika, diproses, lalu dipecat sehingga dia tidak bisa lagi menjadi pejabat. Ini pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi,” tegas Fahri.
“
“
“
