Jakarta – Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan pemerintah telah menganalisis sekitar 6.500 transaksi ekspor melalui platform Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejak Juni 2026. Nilai transaksi yang dianalisis mencapai sekitar US$ 14 miliar atau Rp 249,72 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.840).
Rosan mengatakan, DSI bertujuan meningkatkan transparansi transaksi sekaligus menekan praktik transfer pricing, under invoicing, dan pelaporan data yang tidak akurat.
“Objektifnya adalah bagaimana kita bisa menekan, mereduksi dan bahkan menghilangkan transfer pricing, kemudian under invoicing, dan juga pelaporan data yang tidak benar, yang tidak akurat,” kata Rosan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Menurut Rosan, pemerintah mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu platform. Integrasi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, serta kementerian dan lembaga lainnya.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah dapat memantau transaksi ekspor secara lebih rinci, mulai dari titik keberangkatan, kuantitas, hingga volume barang. Data tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai ekspor dan penerimaan pajak.
“Kami sejauh ini sudah menganalisa kurang lebih 6.500 transaksi yang ada sejak bulan Juni. Dari bulan Juni ada 6.500 transaksi yang jumlahnya kurang lebih US$ 14 miliar,” ujarnya.
Rosan menegaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas jual beli ekspor. Eksportir tetap melakukan transaksi seperti biasa, sedangkan pemerintah berperan memperoleh dan menganalisis data transaksi.
Di sisi lain, Rosan mendukung pembentukan bursa mineral untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas mineral. Menurut dia, bursa mineral diharapkan menciptakan pembentukan harga yang terbuka dan dapat dipantau seluruh pihak.
“Dengan adanya bursa mineral ini transparansi dari transaksi akan menjadi lebih baik, sehingga dari segi akuntabilitas, transparansi, governance akan menjadi lebih baik,” kata Rosan.
Rosan menilai DSI dan bursa mineral memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas transaksi komoditas serta ekspor Indonesia.
