JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Nasional Sejahtera Indonesia (GNSI), Amir Faisal, mengingatkan seluruh elemen politik nasional untuk mengedepankan sikap kenegarawanan di tengah berkembangnya berbagai polemik politik, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Amir, dinamika politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan pandangan dan kepentingan politik seharusnya tidak mengaburkan prinsip-prinsip konstitusional maupun mengalihkan perhatian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan kepemimpinan nasional yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Karena itu, setiap dinamika politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, bukan semata-mata dalam pertarungan kepentingan politik jangka pendek,” ujar Amir.
Ia menilai bahwa kecenderungan menjadikan setiap polemik sebagai instrumen pertarungan kekuasaan berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Kritik terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional yang harus dihormati, tetapi kritik juga semestinya dibangun di atas argumentasi yang objektif, dasar hukum yang jelas, serta kepentingan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai gairah untuk memperoleh kekuasaan justru lebih dominan dibandingkan tanggung jawab untuk menjaga kualitas kehidupan bernegara. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi pertarungan untuk menjatuhkan pihak lain. Demokrasi harus menjadi instrumen untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Amir menekankan bahwa GNSI tidak mempersoalkan adanya perbedaan pandangan politik maupun penggunaan mekanisme konstitusional, termasuk pengawasan dan evaluasi terhadap pejabat negara. Namun, semua proses tersebut harus berjalan berdasarkan norma hukum, fakta, dan prosedur yang berlaku.
Menurutnya, hukum tidak boleh ditafsirkan secara selektif hanya untuk menguntungkan atau merugikan kelompok politik tertentu. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh penyelenggara negara tanpa pengecualian.
“Kita membutuhkan politik yang berorientasi pada kepentingan negara, bukan politik yang menjadikan hukum sebagai alat kepentingan kelompok. Jika terdapat persoalan hukum, selesaikan melalui mekanisme hukum. Jika terdapat perbedaan kebijakan, perdebatkan secara terbuka dan rasional. Jangan mencampuradukkan proses hukum dengan spekulasi politik,” lanjut Amir.
Kesejahteraan Rakyat Harus Kembali Menjadi Prioritas
Lebih lanjut, Amir mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, tekanan harga dan tantangan distribusi bahan kebutuhan pokok, serta penanganan dampak bencana alam di Sumatera Barat merupakan agenda nyata yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok serta banjir di Kota Padang, misalnya, memerlukan penanganan dan pemulihan berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak hingga perbaikan infrastruktur dan pemulihan kehidupan ekonomi warga.
“Ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dan ketidakpastian ekonomi, energi politik nasional semestinya lebih banyak diarahkan untuk menghadirkan solusi. Jangan sampai elite politik terlalu sibuk memperdebatkan kekuasaan, sementara persoalan rakyat justru kehilangan perhatian,” kata Amir.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan nasional tidak hanya diukur dari kemampuan mempertahankan stabilitas politik, tetapi juga dari kapasitas pemerintahan dalam merespons persoalan publik secara cepat, tepat, dan berkeadilan.
GNSI Dorong Demokrasi yang Konstruktif dan Berorientasi pada Kepentingan Nasional
Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam pemantauan kebijakan publik, advokasi, dan pendidikan masyarakat, GNSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan secara objektif.
GNSI akan memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun tindakan pejabat publik yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Bagi GNSI, mendukung pemerintah bukan berarti membenarkan seluruh kebijakannya, sebagaimana mengkritik pemerintah tidak harus berarti menolak legitimasi kepemimpinannya. Yang harus menjadi ukuran adalah konstitusi, kepentingan publik, dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Amir.
Ia mengajak seluruh kekuatan politik, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan nasional untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih dewasa, dengan menempatkan perbedaan politik sebagai sarana memperbaiki penyelenggaraan negara, bukan sekadar mempertajam konflik kepentingan.
“Bangsa ini membutuhkan demokrasi yang menghasilkan perbaikan, bukan sekadar kegaduhan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan politik bukanlah siapa yang berhasil menguasai kekuasaan, melainkan seberapa jauh kekuasaan itu mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Amir.
⸻
