ASPEK.ID, JAKARTA – Temuan survei Arawicaksa Institute menunjukkan tingkat kepuasan publik hanya sebesar 50,1 persen, di antaranya 3,3 persen menyatakan sangat puas.
Yang merasa tidak puas mencapai 44,8 persen, termasuk 6,1 persen yang menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sisanya sebanyak 5,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” kata peneliti senior Arawicaksa Isntitute Rudi Hartono melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut Rudi, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo bukan sesuatu yang anomali.
“Pada awal-awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode pertama, tingkat kepuasan pun pernah menyentuh angka di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Rudi.
Dengan membaiknya perekonomian dan gencarnya pembangunan infrastruktur, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi naik dan bertahan di kisaran 60-70 persen.
Sebaliknya, pada masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angka kepuasan justru sangat fluktuatif, menjulang tinggi di awal pemerintahan lalu melandai di penghujung periode kedua.
“Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” kata Rudi.
Masalah utama yang dirasakan mendesak bagi masyarakat adalah stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (38,0 persen), disusul dengan penyediaan lapangan kerja (21,2 persen).
“Naiknya harga bahan pokok termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan sejumlah komoditas pangan lainnya, belum terlihat tanda-tanda perbaikan penanganannya,” kata Rudi.
Sementara itu ketersediaan lapangan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah, terlebih pernah muncul janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada saat kampanye Pilpres 2024 lalu.
Persoalan lain yang menjadi aspirasi masyarakat adalah isu pemberantasan korupsi (10,7 persen).
“Publik sebetulnya cukup mengapresiasi gebrakan Prabowo dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, termasuk yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), tapi masih ada keraguan di antaranya soal lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset,” kata Rudi.
Sejumlah masalah lain yang harus diatasi Prabowo adalah pengentasan kemiskinan (8,6 persen) serta kelangkaan stok BBM dan elpiji (6,3 persen).
“Menariknya, pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi fokus publik, sementara isu-isu terkait bencana dan lingkungan hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas pun hanya disuarakan oleh lapisan kecil masyarakat,” kata Rudi.
Di sisi lain sejumlah pencapaian dalam program-program prioritas dan unggulan, seperti swasembada pangan memperoleh skor penilaian rata-rata 8,4, dari skala 0-10.
“Tingginya penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun lalu masih berlanjut,” kata Rudi.
Program-program lain yang dianggap berhasil adalah revitalisasi sekolah (rehabilitasi/renovasi) dan digitalisasi pembelajaran (6,5), pemeriksaan kesehatan gratis (6,3), dan Sekolah Rakyat (6,0).
“Kebijakan yang menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan ini cenderung mendapat dukungan publik, sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Rudi.
Sementara itu program unggulan makan bergizi gratis (MBG) cenderung dinilai cukup dengan skor penilaian sebesar 5,5.
Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3-8 Oktober 2026 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen
.
