ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akses air bersih di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Ketergantungan terhadap air tanah masih tinggi, sementara pulau-pulau kecil berpenghuni menghadapi keterbatasan infrastruktur penyediaan air minum.
AHY menyebut sekitar 70% kebutuhan air bersih warga dan 90% kebutuhan air baku industri masih dipenuhi dari air tanah. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena penggunaan air tanah secara berlebihan dapat memperparah penurunan permukaan tanah atau land subsidence.
“70% air bersih warga dan 90% air baku industri diambil dari air tanah. Ini yang sebetulnya menjadi alarm yang harus kita antisipasi. Kalau tidak, land subsidence semakin buruk dan Pantura semakin terancam,” kata AHY di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Selain ketergantungan terhadap air tanah, AHY menyoroti terbatasnya akses air minum di pulau-pulau kecil. Ia memaparkan, hanya sekitar 5,64% pulau kecil berpenghuni yang telah memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Pulau-pulau kecil yang rawan krisis air itu bisa dilihat, ini faktanya adalah hanya kurang lebih 6 dari 100 pulau kecil yang berpenghuni yang punya SPAM. Berarti kalau dipersentase hanya kurang lebih 5,64%,” ujarnya.
Keterbatasan tersebut juga berdampak pada mahalnya harga air di pulau-pulau kecil. AHY menyebut harga air di wilayah tersebut dapat mencapai tiga hingga lima kali lipat dari rata-rata nasional.
“Lalu harga airnya, ini 3 sampai 5 kali lipat dari rata-rata nasional. Jadi mereka itu bisa mengeluarkan Rp15.000 sampai Rp25.000 per liter. Jadi jauh lebih mahal,” ungkap dia.
Pemerintah menilai persoalan ini perlu ditangani melalui penguatan akses air minum serta pengelolaan sumber daya air yang lebih terukur, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa memperburuk kondisi lingkungan.
