ASPEK.ID, BANDUNG – Keberhasilan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan manajer operasional, serta dukungan badan usaha milik negara (BUMN).
Snergi yang solid antara kepala desa, ketua koperasi, dan manajer operasional menjadi landasan utama agar pelayanan kebutuhan pokok warga desa dapat berjalan optimal. Kuncinya di sini adalah kolaborasi antara Pak Kepala Desa, di sini ada Pak Kades, kemudian dengan Ketua Koperasi dan juga manajernya. Demikian ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa saat melakukan peninjauan lapangan operasionalisasi KDKMP di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Bima menjelaskan, keberadaan “tiga serangkai” penggerak desa tersebut diperkuat oleh dukungan BUMN dan pemerintah daerah (Pemda) guna menjamin ketersediaan pasokan barang bersubsidi bagi masyarakat. Peninjauan lapangan yang dilakukan secara serentak di sejumlah lokasi oleh para menteri dan wakil menteri ini bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional serta ketersediaan komoditas penting, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, LPG dari Pertamina, dan layanan token listrik dari PLN.
Bima juga menegaskan bahwa KDKMP tidak didirikan untuk bersaing dengan toko kelontong maupun minimarket komersial. Sebaliknya, koperasi ini diarahkan menjadi sarana pemerintah untuk mendukung penyaluran program bantuan sosial dan barang bersubsidi agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Bima menambahkan, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan KDKMP, terutama untuk memastikan kecukupan pasokan dan peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar operasional koperasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
“Nanti pasti kita akan evaluasi untuk kembali memperbaiki untuk suplainya,” pungkasnya.
