ASPEK.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan
Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat aktivasi Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di seluruh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan arahan langsung presiden yang diimplementasikan secara bertahap di seluruh Indonesia.
Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pada tahap pertama, pihaknya telah merampungkan 480 SPPG di Indonesia Timur.
“Pada tahap pertama, kami sudah menyelesaikan 480 SPPG di Indonesia Timur, meliputi enam provinsi di Papua, serta Nusa Tenggara Timur dan Maluku,” ucap Zulkifli di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia menambahkan, tahap kedua aktivasi telah dimulai pada 14 Oktober dengan target 980 SPPG baru yang mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Bali. Zulkifli menekankan bahwa seluruh proses pengajuan pendirian SPPG harus dilakukan langsung ke BGN tanpa melalui perantara.
Pemerintah merevisi skema insentif untuk setiap dapur MBG. Sebelumnya, insentif diberikan dengan nilai tetap sebesar Rp6 juta per hari tanpa memandang jumlah output. Kini, skema diubah menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan.
Menurut Zulkifli, skema insentif tetap sebelumnya berisiko membebani anggaran, terutama bagi dapur MBG yang melayani jumlah penerima manfaat lebih sedikit. Ia merinci, dari total alokasi anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi, Rp2.000 dialokasikan untuk insentif investor, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp10.000 untuk bahan baku makanan.
“Dengan skema lama, SPPG yang menyajikan 1.000 porsi menanggung beban insentif efektif Rp6.000 per porsi. Skema ini dinilai berpotensi menekan alokasi untuk kebutuhan lain,” jelasnya.
Selain penyesuaian insentif, BGN mengonfirmasi bahwa sebanyak 26.385 unit SPPG telah memenuhi persyaratan operasional, termasuk kepemilikan sertifikat higiene dan sanitasi.
