ASPEK.ID, AMERIKA – Administrator UNDP Alexander De Croo menyampaikan sekitar 800 juta anak muda di negara-negara berkembang akan memasuki dunia kerja dalam beberapa tahun ke depan tidak akan mendapatkan pekerjaan kecuali negara-negara bertindak, demikian peringatan dari kepala Program Pembangunan PBB (UNDP).
“Jika kita melihat 15 tahun ke depan, akan ada 1,2 miliar anak muda yang lulus sekolah dan masuk ke dunia kerja,” ujar Administrator UNDP Alexander De Croo dikutip dari laman resmi United Nations, Selasa (13/10/2026).
“Sayangnya, hanya 400 juta orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Sementara untuk 800 juta orang lainnya, tidak ada pekerjaan yang tersedia,” paparnya lagi.
De Croo mengatakan bahwa kesenjangan tersebut dipicu oleh faktor kependudukan.
Di banyak negara berkembang, usia median (tengah) penduduknya berkisar antara 18 hingga 25 tahun.
Angka proyeksi pengangguran yang besar itu dihitung berdasarkan kondisi teknologi yang ada saat ini.
Artinya, jika cara kerja dan kondisi ekonomi berjalan seperti sekarang tanpa ada perubahan atau terobosan kebijakan, lapangan kerja yang tersedia tidak akan mampu menampung banyaknya anak muda yang lulus sekolah.
“Situasi ini tidak akan berjalan begitu saja. Ini adalah hasil dari kebijakan,” ujar De Croo disalin dari Kompas.
Ketika ditanya apakah kecerdasan buatan (AI) menjadi faktor dalam masalah lapangan pekerjaan, De Croo mengatakan bahwa proyeksi tersebut masih bisa berubah melalui kebijakan tenaga kerja yang aktif.
Meskipun AI berkembang sangat cepat dan menggantikan banyak pekerjaan administratif atau repetitif, ada bidang-bidang tertentu yang sangat bergantung pada sentuhan dan interaksi langsung antarmanusia.
Sektor seperti perawatan kesehatan, pertanian, dan pariwisata akan tetap menyerap dan menciptakan banyak lapangan kerja di masa depan karena tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin atau AI.
“Penciptaan lapangan kerja sebenarnya adalah satu-satunya cara nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Program percontohannya sendiri sudah mulai berjalan di Nepal, Yaman, Haiti, Libanon, dan Ghana.
Peluncuran inisiatif di atas dilakukan saat banyak negara berkembang menghadapi apa yang disebut sebagai “tiga guncangan”: biaya energi yang tinggi, fenomena El Niño paling parah sejak tahun 1950, serta biaya pinjaman utang yang sangat mahal.
Berdasarkan laporan terbaru UNDP yang berjudul No Time to Recover, rata-rata negara berkembang kini harus menghabiskan 9,5 persen dari total pendapatan pemerintah hanya untuk membayar bunga utang.
Untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensional–yang mengukur tidak hanya dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap listrik, air, layanan kesehatan, dan pendidikan–mengalami peningkatan.
“Angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua. Meskipun ekonomi global terbukti lebih tangguh dari perkiraan, ketangguhan itu tidak dirasakan secara merata oleh semua pihak,” ujar De Croo.
