ASPEK.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan rasio solvabilitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi sebesar 120 persen melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2026. Aturan baru tersebut menyempurnakan kerangka perhitungan solvabilitas agar lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive) dan mampu mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat.
POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo mengatakan, penyempurnaan ketentuan solvabilitas dilatarbelakangi dinamika ekonomi, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, serta ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi tersebut memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan reasuransi sehingga diperlukan penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal.
“Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal agar lebih mencerminkan risiko aktual yang dihadapi perusahaan,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Penerbitan aturan ini juga menjadi langkah penyelarasan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025.
Wahyu mengatakan, penerapan standar akuntansi tersebut mengubah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi. Karena itu, diperlukan penyesuaian dalam pengukuran kecukupan modal secara prudensial.
Melalui POJK tersebut, OJK menyempurnakan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), kebutuhan modal sesuai profil risiko, serta penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.
Aturan baru perhitungan solvabilitas asuransi Dalam POJK 18 Tahun 2026, OJK menetapkan sejumlah ketentuan utama. Salah satunya, Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) perusahaan sebesar 120 persen.
Perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) juga wajib membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). OJK turut mengatur pengelompokan modal yang tersedia menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2).
Pengelompokan ini mempertimbangkan karakteristik serta kemampuan setiap instrumen modal dalam menyerap kerugian. Ketentuan lainnya mencakup pengakuan pinjaman subordinasi sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
OJK juga menyempurnakan perhitungan MMBR dengan memasukkan empat jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional. Perusahaan asuransi dan reasuransi diwajibkan melakukan serta mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas melalui Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).














