ASPEK.ID, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp7,5 triliun (di luar pajak) pada Oktober 2020, naik 20,8 persen.
Perolehan kontrak baru salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang konstruksi ini naik 20,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp6,2 triliun (di luar pajak).
“Sehingga nilai total order book sebesar Rp38,0 triliun (di luar pajak),” kata Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11).
Dijeleaskan, realisasi perolehan kontrak baru terdiri dari pembangunan Jalan Malinau-Semamu di Kalimantan Utara (Rp193,2 miliar), pembangunan Jalan Bypass Bandara Lombok-Mandalika Fase 2 (Rp160,9 miliar) dan pengaman Sungai Beringin di Jawa Tengah (Rp147,6 miliar).
Selanjutnya Pos Lintas Batas Negara Daerah Natuna di Kepulauan Riau (Rp121,1 miliar), Bendungan Leuwi Keris di Jawa Barat (Rp111,0 miliar), dan sisanya didominasi oleh proyek bendungan (Rp164,1 miliar), serta proyek lainnya yang terdiri dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pasar, rumah sakit, properti, dan lain-lain (Rp389,5 miliar).
Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru Oktober 2020, meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebesar 36 persen, MRT sebesar 19 persen, jalan dan jembatan sebesar 22 persen, serta proyek Infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek perancangan, pengadaan dan konstruksi (EPC) sebesar 23 persen.
Sementara itu berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru yang didapat dari pemerintah 77 persen, BUMN 17 persen, sementara swasta/lainnya 6 persen.
Profil Adhi Karya
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ini didirikan pada tahun 1960 dan awalnya bernama rchitecten-Ingenicure-en Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Associatie N.V.) saat kepemilikikannya masih di bawah Belanda.
Namun sejak tanggal 11 Maret 1960, perusahaan di nasionalisasi dengan tujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bisnisnya termasuk layanan konstruksi, EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate.
Terhitung sejak tanggal 1 Juni 1974, ADHI menjadi Perseroan Terbatas, berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (d.h. Bursa Efek Jakarta) sejak 18 Maret 2004, di mana pada akhir tahun 2003 negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO).
Selain bergerak di bidang konstruksi, perusahaan juga bergerak d bidang terkait seperti bisnis EPC, dan Investasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan kekuatan perusahaan di tengah tekanan persaingan dan perang harga pada tahun 2006.
Dalam operasionalnya, ADHI didukung oleh delapan divisi operasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri di samping anak-anak perusahaannya seperti Adhi Persada Beton, Adhi Persada Gedung, Adhi Persada Properti, Adhi Commuter Properti dan Dumai Tirta Persada.
