ASPEK.ID, BANDA ACEH – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan komitmennya mengawal dan memperjuangkan sejumlah usulan strategis Pemerintah Aceh pascabencana, mulai dari penghapusan sementara barcode BBM hingga pengalihan pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Muzani mengatakan, kunjungannya ke Aceh merupakan tindak lanjut dari pembicaraan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf beberapa waktu lalu terkait penanganan bencana besar yang melanda sejumlah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta keterbatasan keuangan daerah dalam menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan warga terdampak.
“Semua yang disampaikan sudah kami sampaikan kepada presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang kami rasakan, sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani kepada wartawan usai rakor di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2).
Ia menjelaskan, aspirasi Wakil Gubernur Aceh dalam rakor tersebut terkait penghapusan sementara barcode BBM akan diperjuangkan dengan membicarakannya langsung bersama PT Pertamina. Langkah ini dinilai penting untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, Muzani juga menyatakan akan mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung oleh APBN, guna memastikan layanan kesehatan masyarakat Aceh tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Adapun terkait permintaan bantuan sapi meugang, Muzani menyebut akan dicarikan solusi yang tidak hanya menyasar korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara lebih luas.
Dalam kunjungan tersebut, MPR RI turut menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15 ribu paket sembako yang berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok bayi, dan pembalut perempuan. Selain itu, disalurkan pula paket perlengkapan ibadah berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, serta Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan. []
