ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mendorong adanya reformasi dan transformasi PT PAL Indonesia (Persero) secara menyeluruh.
Upaya tersebut dapat ditempuh melalui kemandirian, artinya perusahaan galangan kapal terbesar tersebut tidak harus lagi mengimpor suku cadangnya.
“Kemandirian PT PAL itu artinya PT PAL tidak harus mengimpor suku cadang itu yang lebih besar dari 50 persen, meskipun sekarang itu katanya 70 persen. Komponen itu dalam hitungan suku cadangnya itu sudah dibuat di dalam negeri 30 persen, di luar negeri. Tapi yang 30 persen itu nilainya 70 persen lebih daripada yang 30 persen yang di dalam negeri tadi,” kata Toha usai dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas bengkel kapal selam PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/6) lalu.
Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,28 triliun yang diusulkan tahun 2021.
Berdasarkan anggaran yang sudah dialokasikan tersebut, Toha mendorong PT. PAL untuk bisa memproduksi sendiri komponen-komponen untuk pembuatan kapal selam.
Sesuai paparan, alokasi PMN PT PAL nantinya akan terbagi menjadi tiga kategori, yakni Rp10 miliar untuk SDM, Rp1 triliun untuk fasilitas, dan sisanya digunakan untuk peralatan Rp265,83 miliar.
“Nah tentunya selain pelatihan, alih teknologi juga hal-hal yang lain yang bisa mendukung untuk bisa mandiri. Meskipun diperlukan waktu, atau proses yang mungkin 5 tahunan ya itu yang pertama jadi mendorong PT PAL agar bisa mandiri,” ungkap politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Hingga saat ini, Indonesia sudah memiliki pelaku industri strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Perusahaan pelat merah tersebut, umumnya melakukan pembelian produk sambil bekerja sama dengan negara produsen dinilai menjadi cara efektif membangun kemandirian nasional.
Indonesia dapat terlibat dalam proses produksi atau perakitan alutsista di negara asal, sebelum kemudian perakitan dituntaskan di tanah air.
“Negara kita itukan negara maritim, kita minta pemerintah proporsi lebih untuk pembangunan alutsista laut, lebih banyak daripada yang ada di udara maupun yang ada di darat. Kemudian, kita mendukung PT PAL untuk mereorganisasi secara menyeluruh agar kinerja mereka semakin meningkat termasuk lingkungan kerja juga semakin tertata rapih, dari struktur organisasi juga termasuk lingkungan kerjanya,” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang memaparkan bahwa PMN untuk kapal selam yang didapatkan perusahaannya, terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun.
Suntikan modal negara itu telah digunakan untuk membangun fasilitas bengkel kapal selam yang dikunjungi oleh Komisi VI DPR RI. Sementara pada tahun ini, PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun.
“(PMN) Ini akan diusahakan tahun ini, kemungkinan di akhir bulan ini atau Juli. Sehingga untuk pembentukan holding industri pertahanan itu bisa dijalankan di akhir tahun ini. Kemudian, sesuai kajian bersama Kementerian BUMN, Kemenhan, dan Kemenkeu, PMN Rp1,28 triliun tersebut adalah untuk infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan kapal selam, yang terdiri dari pengembangan SDM, penyiapan fasilitas, dan pemenuhan peralatan,” pungkas pakar transportasi laut itu.
