ASPEK.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang energi nuklir, khususnya melalui skema government to government (G to G) dalam kerangka Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST).
Dukungan tersebut disampaikan, Senin (2/2) usai Komisi XII DPR RI menerima kunjungan Jonathan Habjan, Konselor Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dalam pertemuan itu, pihak AS memaparkan gambaran awal Program FIRST sebagai bentuk dukungan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kesiapan Indonesia dalam pengembangan teknologi nuklir yang aman, bertahap, dan bertanggung jawab.
Bambang menegaskan, Program FIRST bukan merupakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Program ini difokuskan pada tahap kesiapan awal, meliputi penguatan kebijakan, kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kajian keselamatan, keamanan, dan non-proliferasi, terutama terkait teknologi Small Modular Reactor (SMR).
Menurutnya, Komisi XII DPR RI memandang kerja sama tersebut sebagai peluang strategis bagi Indonesia dalam membangun fondasi penguasaan teknologi nuklir sipil. Karena itu, Bambang berharap dukungan dari mitra internasional tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan secara konkret dalam bentuk dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan teknologi SMR telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang sistem ketenagalistrikan nasional. Dengan landasan tersebut, penjajakan kerja sama internasional di bidang nuklir dinilai sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak berada di luar koridor perencanaan energi Indonesia.
Sebagai informasi, saat ini tengah berlangsung feasibility study (FS) pengembangan SMR di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Nuscal. Kajian tersebut merupakan bagian dari proses teknis awal dan menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan ke depan.
Bambang menegaskan, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong agar seluruh tahapan pengembangan energi nuklir dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mengutamakan keselamatan publik, perlindungan lingkungan, serta penerimaan masyarakat.
“Komisi XII DPR RI mendukung peluang kerja sama nuklir melalui Program FIRST. Kami berharap dukungan politik, teknologi, dan pembiayaan dapat dipenuhi, sehingga pengembangan SMR yang telah diakomodasi dalam RUPTL dapat diwujudkan secara bertahap, aman, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegas legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu. []
