ASPEK.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menegaskan penguatan pasar karbon nasional memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
Menurut Eddy, besarnya potensi Indonesia dalam menghasilkan kredit karbon berkualitas harus dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan ekosistem pasar karbon yang kredibel dan berdaya saing global.
“Pasar karbon harus diposisikan sebagai instrumen pembiayaan yang andal, mengingat potensi Indonesia yang sangat besar untuk menghasilkan kredit karbon yang berkualitas. Dengan ekosistem yang kuat dan kredibel, pasar karbon dapat menarik aliran modal global untuk mendukung penurunan emisi karbon dan transisi energi nasional,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (7/2).
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Summit 2026 yang digelar beberapa waktu lalu.
Eddy menjelaskan, kebutuhan investasi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekaligus menjalankan transformasi energi berskala nasional sangat besar. Karena itu, pembiayaan pembangunan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Indonesia membutuhkan mobilisasi modal berskala besar untuk transisi energi, industrialisasi hilir, dan pembangunan ekonomi hijau. Pasar karbon dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen penurunan emisi,” kata Eddy.
Lebih lanjut, Eddy menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan pasar karbon, mulai dari luasnya kawasan hutan dan mangrove, potensi proyek waste to energy, hingga pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
Dari sisi kebijakan, Eddy mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan karbon, khususnya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025. Regulasi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun pasar karbon nasional yang terintegrasi dengan standar internasional.
Meski demikian, Eddy menekankan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada aspek implementasi, terutama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang berkelas dunia.
“Regulasi sudah tersedia dan peluangnya besar. Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah internasional agar pasar karbon berfungsi sebagai instrumen ekonomi nasional,” tutup Eddy.
Indonesia Economic Summit 2026 sendiri menghadirkan sejumlah narasumber utama, antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta Head of Development & Investment Asia Pacific Masdar, Fatima Al Suwaidi. []
