ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat 22 pejabat baru untuk menempati posisi sebagai penasihat dan konsultan komunikasi.
Dari 22 pejabat yang diangkat, 13 diantaranya menempati posisi penasihat menteri sedangkan 9 pejabat lainnya akan menempati posisi sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengangkatan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan dan Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penasihat dan Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan itu diterbitkan pada 6 Januari 2020
“Menteri tidak menguasai semua hal, jadi perlu orang-orang yang mewakili semua pihak untuk dimintai pendapat. Setelah itu, dari pendapat tersebut, menteri baru mengatur kebijakan,” kata juru bicara Menteri KKP, Miftah Sabri sebagaimana dilansir laman Tempo, Rabu (9/1/2020).
Miftah menjelaskan, para pejabat ini dipilih karena dianggap mumpuni di bidang perikanan, baik budidaya maupun tangkap. Keberadaan pejabat-pejabat tersebut, berdasarkan fungsinya, diyakini mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan nelayan.
“Karena tugas dari Presiden adalah membangun komunikasi dua arah dengan nelayan, jangan sampai negara enggak hadir di tengah nelayan. Jangan sampai Presiden yes, Menteri KKP no,” jelasnya.
