Sejumlah perusahaan pelat merah di bidang konstruksi gandengan dalam membangun jalan tol di Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara. Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan pembangunan jalan tol ini bisa rampung akhir 2024.
Jalan tol di wilayah IKN Nusantara, salah satunya bakal dibangun sepanjang 27,4 kilometer. Pembangunannya akan dilakukan dalam beberapa tahap atau paket.
Ada 4 BUMN yang menggarap proyek jalan bebas hambatan itu yakni Hutama Karya, Adhi Karya, dan Brantas Abipraya.
“Dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara, ini kita sedang coba tembuskan jalan tol, kerja sama HK, Adhi Karya, Brantas,” kata dia di Instagram @erickthohir, Rabu (22/2/2023).
“Bismillah kita usahakan (selesai) akhir tahun 2024,” sambung Erick.
Menteri BUMN Erick Thohir menemani Presiden Joko Widodo meninjau IKN Nusantara. Dalam unggahannya itu terlihat juga beberapa menteri kabinet Jokowi, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Rombongan juga terlihat didampingi oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
“Meninjau pembangunan jalan tol, hasil kolaborasi dengan @kemenpupr di bawah Pak Basuki dan beberapa BUMN karya. Jalan tol ini dimulai dari KM 08 untuk menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang 27,4 kilometer. InsyaAllah sinergi pembangunan infrastruktur ini membuahkan hasil yang baik. Bismillah,” tulis Erick dalam keterangan unggahannya.
Jokowi tak memungkiri, proses pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara butuh waktu tidak sebentar. RI1 lantas menargetkan, proses pemindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru bisa rampung sepenuhnya maksimal 20 tahun.
“Memang ini bukan hanya pekerjaan setahun dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi kita harus berani memulainya,” ujar Jokowi dalam acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang disiarkan virtual, Rabu (22/2/2023).
Jokowi menceritakan kembali alasannya untuk memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Utamanya terkait pemerataan ekonomi, sehingga roda perekonomian tidak hanya berputar di Pulau Jawa saja.
“Negara kita memiliki 17 ribu pulau. Tapi satu pulau namanya Pulau Jawa, itu memiliki PDB ekonomi 58 persen. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen?” ungkapnya.
Dan, 56 persen penduduk indonesia itu ada di Jawa, betapa sangat padatnya pulau jawa. Sehingga memerlukan namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris,” tegas Jokowi.
