ASPEK.ID, JAKARTA – Partai Golkar mulai mematangkan langkah untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan Komisi III DPR yang ditinggalkan Sari Yuliati. Kekosongan itu muncul setelah Sari resmi dilantik sebagai wakil ketua DPR.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan sejumlah nama yang berpeluang mengisi posisi strategis tersebut. Dari hasil penjaringan awal, terdapat dua hingga tiga kader yang masuk dalam radar internal partai.
“Ya, mungkin ada dua atau tiga,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (5/2).
Namun demikian, Sarmuji belum bersedia mengungkap identitas kandidat yang dimaksud. Ia juga belum memastikan apakah calon pimpinan Komisi III DPR dari Fraksi Golkar itu berasal dari internal Komisi III atau justru ditarik dari komisi lain.
Menurutnya, Golkar saat ini masih melakukan pemetaan dan pendalaman profil terhadap para kandidat sebelum mengambil keputusan final. Proses tersebut dinilai penting mengingat posisi pimpinan Komisi III memiliki peran krusial dalam pembahasan isu-isu strategis nasional.
“Masih di-profiling sebentar. Mungkin sebentar lagi kita tentukan,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan, penentuan pengganti Sari Yuliati tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Partai Golkar akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pengalaman legislasi, kemampuan kepemimpinan, hingga rekam jejak dalam menangani persoalan hukum dan penegakan hukum yang menjadi lingkup kerja Komisi III DPR.
Sebagaimana diketahui, kursi pimpinan Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar hingga kini masih kosong. Komisi yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu dinilai sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang paling strategis.
Sari Yuliati sebelumnya menjabat sebagai pimpinan Komisi III DPR sebelum dipercaya mengemban tugas baru sebagai wakil ketua DPR. Ia menggantikan Adies Kadir yang ditetapkan DPR sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Peralihan tersebut turut memicu penyesuaian internal di tubuh Fraksi Partai Golkar guna memastikan kesinambungan kepemimpinan dan kinerja Komisi III DPR ke depan. []
