ASPEK.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR menegaskan posisi politiknya sebagai mitra koalisi pemerintahan tidak mengurangi fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.
Ketua Fraksi Golkar DPR, Muhammad Sarmuji, menyebut justru kedekatan Golkar dalam struktur koalisi memberi ruang pengawasan yang lebih dini dan substansial dibanding peran oposisi di luar pemerintahan.
Menurutnya, keterlibatan sejak tahap perencanaan membuat partainya dapat memberikan masukan sebelum kebijakan diputuskan secara final.
“Kami dapat mengingatkan sejak awal mana program yang bermanfaat bagi rakyat dan mana yang perlu disempurnakan atau dihindari,” ujarnya, Sabtu (14/2).
Sarmuji menilai, energi politik seharusnya tidak lagi dihabiskan untuk memperdebatkan legitimasi keputusan yang telah ditetapkan. Ia mendorong agar fokus pengawasan diarahkan pada kualitas implementasi dan dampak nyata kebijakan bagi masyarakat.
Baginya, fungsi kontrol yang efektif bukan soal konfrontasi terbuka, melainkan memastikan setiap program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Meski Fraksi Golkar memiliki aturan fatsun politik yang melarang anggotanya menyerang kebijakan presiden dan wakil presiden, Sarmuji memastikan hal itu tidak meniadakan sikap kritis di internal partai.
Ia menggambarkan dinamika politik memiliki spektrum luas, dari sikap memuji berlebihan hingga menghujat tanpa solusi. Golkar, kata dia, memilih berada di jalur kritik konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab dalam koalisi pemerintahan.
Sarmuji pun mengingatkan seluruh anggota Fraksi Golkar DPR untuk tetap menjaga fatsun politik dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tanpa mengurangi komitmen terhadap kepentingan publik. []
