ASPEK.ID, JAKARTA – Langkah Partai Golkar menegur Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi babak baru dalam polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang menuai sorotan publik.
Di tengah narasi efisiensi belanja daerah, rencana pembelian kendaraan dinas dengan nilai fantastis itu dinilai sebagian kalangan kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat. Golkar pun memilih tidak tinggal diam.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud untuk meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan catatan partai.
“Kami sudah berkomunikasi dengan gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” katanya saat dihubungi, Jumat (27/2).
Menurut Sarmuji, berdasarkan penjelasan Rudy, anggaran mobil dinas tersebut sebenarnya bukan kebijakan mendadak. Pengadaan telah direncanakan sejak dua tahun lalu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masuk dalam skema anggaran sebelumnya.
Mobil yang dimaksud juga disebut sebagai kendaraan inden, sehingga proses pengadaannya membutuhkan waktu sebelum realisasi pembayaran dilakukan.
Selain itu, Rudy berdalih kendaraan tersebut diperuntukkan guna menunjang operasional dan kinerja pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” tuturnya.
Pernyataan terbuka Rudy Mas’ud mengenai rencana pembelian mobil dinas Rp 8,5 miliar sebelumnya memicu perbincangan luas di ruang publik. Nilai anggaran yang besar dianggap bertolak belakang dengan semangat penghematan belanja daerah yang tengah digaungkan pemerintah.
Isu fasilitas pejabat memang kerap menjadi titik sensitif. Secara regulasi, kepala daerah memang berhak atas kendaraan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, persepsi publik sering kali menjadi faktor penentu legitimasi kebijakan.
Golkar menilai komunikasi publik yang tepat menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan kesan elitis atau jauh dari empati sosial.
Sebagai partai pengusung, Golkar berharap polemik ini disikapi secara bijak, transparan, dan tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan di tengah masyarakat Kalimantan Timur.
Di tengah tuntutan efisiensi dan akuntabilitas, sensitivitas terhadap persepsi publik kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan daerah. []
