ASPEK.ID, JAKARTA – Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra menjelaskan vaksinasi Nusantara sulit mencapai herd immunity.
Pasalnya, pengembangan vaksin berbasis sel dendritik ini disebut Hermawan fokus pada individu atau masing-masing orang yang akan divaksinasi.
Hal ini bertolak belakang dengan tujuan vaksinasi COVID-19 dan mekanisme vaksin Nusantara seperti mustahil memicu herd immunity lantaran sel dendritik didapatkan pada perorangan
“Pertama vaksin ini sangat personalized, artinya intervensi personal akan berbeda nanti dengan makna vaksin yang kita gunakan saat ini yang memang akan bisa digeneralisir,” kata Hermawan dalam webinar ‘Siapa Suka Vaksin Nusantara?’ dilansir DW, Senin (19/4).
Dia juga menyoal perihal pengembangan vaksin dendritik yang kemungkinan harus memakan biaya besar karena terdapat semacam uji kultur. Padahal, vaksin harus ‘affordable’ dan mampu dijangkau semua pihak.
“Kemudian nanti vaksin untuk orang tertentu, tidak bisa digeneralisir berbagai kalangan, maka sulit kita mewujudkan herd immunity yang memang misi daripada vaksinasi itu adalah imunitas kelompok, yang pada akhirnya ini adalah pendekatan nasional,” lanjut Hermawan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P menyebut bahwa vaksin nusantara bukanlah program dari TNI,” tegas Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P.
Meski demikian, TNI tidak menampik adanya dukungan terhadap riset tersebut.
“TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh badan pengawas obat dan makanan BPOM,” kata Achmad dalam konferensi pers, Senin (19/4).
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain mencakup keamanan, efikasi atau kemanjuran, dan kelayakan. Soal uji klinis yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, ditegaskan bahwa hal itu diatur dengan mekanisme kerja sama.
“Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan dan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok satuan,” tandas Achmad.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pada dasarnya pihaknya mendukung setiap riset pengembangan vaksin.
Namun faktor keamanan dinilainya harus diutamakan, mengingat vaksin adalah produk yang disuntikkan pada orang sehat. Jangan sampai yang tadinya sehat malah jadi tidak sehat.
“Bener-bener harus dibikin berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan protokol kesehatan yang baku dan tepat. Itu tolong jangan di-cross, jangan di-shortcut, jangan di-cut corners,” pesan Menkes.
