ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mematangkan skenario pengiriman pasukan ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari keterlibatan dalam misi stabilisasi internasional. Langkah ini diproyeksikan menjadi kontribusi Indonesia dalam agenda pemulihan kawasan pascakonflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.
Rencana tersebut menempatkan Indonesia di bawah bendera Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), sebuah inisiatif yang lahir dari forum Board of Peace (BoP).
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Donny Pramono, mengungkapkan TNI telah menyiapkan brigade komposit berkekuatan 8.000 personel. Sekitar 1.000 personel di antaranya ditargetkan dalam kondisi siap berangkat pada awal April 2026 sebagai tim pendahulu, sementara keseluruhan kekuatan brigade ditargetkan siap paling lambat akhir Juni 2026.
Namun demikian, ia menegaskan seluruh proses masih menunggu keputusan politik negara.
“Berdasarkan info yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza,” kata Donny, Selasa (17/2).
Menurut Donny, pembahasan internal TNI melalui Rapat Penyiapan Satgas Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia pada 12 Februari 2026 baru sampai pada tahap penetapan format kekuatan pasukan.
Tahapan saat ini mencakup pemeriksaan kesehatan, kelengkapan administrasi hingga akhir Februari, serta gelar kesiapan pasukan.
“Sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026, dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026,” lanjut Donny.
Ia menekankan istilah “siap berangkat” tidak berarti pasukan telah diberangkatkan, melainkan berada dalam status siaga penuh.
“Namun, jadwal keberangkatan tetap sepenuhnya menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” ujarnya.
Menunggu Hasil KTT Board of Peace
Kepastian politik terkait pengerahan pasukan diperkirakan akan lebih terang setelah Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace di Washington, Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026.
Indonesia merupakan salah satu anggota forum tersebut, dan Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan puncak tersebut.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen Rico Ricardo Sirait, meminta publik menunggu hasil pertemuan itu.
“Tunggu ini (kegiatan di BoP) ya,” kata Rico.
ISF sendiri disebut berada di bawah inisiasi BoP yang dibentuk oleh Donald Trump setelah Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 pada November 2025.
Tegaskan Bukan Misi Tempur
Wacana pengerahan ISF, termasuk dari Indonesia, menjadi sorotan karena salah satu mandatnya mencakup fungsi pengawasan dan pelucutan senjata Hamas.
Namun Kementerian Luar Negeri RI memastikan partisipasi Indonesia tidak akan bersifat ofensif.
“Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi,” kata Kemlu dalam siaran persnya, dikutip Selasa (17/2/2026).
Kemlu juga menegaskan personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur.
“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata manapun,” lanjutnya.
Indonesia bahkan disebut-sebut berpotensi menjadi negara pertama yang mengirim pasukan ke Gaza dalam kerangka ISF, bergantung pada hasil keputusan politik dan mekanisme internasional pasca-BoP.
Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi salah satu keterlibatan militer luar negeri terbesar Indonesia dalam misi stabilisasi non-tempur di kawasan konflik Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. []
