ASPEK.ID, JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 20 November 2020 mendatang.
RUPSLB ini diadakan dalam rangka mendapatkan persetujuan para pemegang saham terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk maskapai penerbangan milik negara itu.
Sebagai informasi, program PEN untuk Garuda Indonesia diperoleh dari dana talangan yang telah disetujui Pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun pada 15 Juli lalu.
Nantinya, dana talangan ini akan diberikan dengan menggunakan skema mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi, dimana pemerintah akan menjadi standby buyer dengan rencana tenor pinjaman selama tiga tahun.
Dengan kata lain, manajemen Garuda Indonesia harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tiga tahun atau pinjaman yang diberikan akan dialihkan menjadi saham.
Lantas, akankah Kementerian BUMN tetap memberikan kepercayaan pada manajemen Garuda Indonesia saat ini atau menunjuk “pilot” baru Garuda Indonesia untuk dapat bangkit dari krisis yang terjadi?
Diketahui sejak 22 Januari 2020, perusahaan pelat merah dengan kode emiten GIAA ini dipimpin oleh Irfan Setiaputra, pria yang pernah menjabat sebagai Dirut PT INTI (Persero) pada 2012-2014. Pada dasarnya, jabatan ini merupakan karir pertama kali Irfan dalam industri penerbangan.
Selain industri telekomunikasi dan informatika yang digelutinya, Irfan juga sempat berkecimpung di bidang industri tambang sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT Titan Mining Indonesia dan industri bidang investasi sebagai Chief Operation Officer (COO) pada PT ABM Investama Tbk.
Sepanjang jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, bisa dibilang Irfan masih belum melakukan terobosan bisnis yang “out of the box” dalam menghadapi pandemi Covid berkepanjangan ini.
Garuda masih sangat bergantung pada bisnis dasar yang bersandar pada fluktuasi jumlah penumpang. Maka seperti yang dibayangkan, ketika terjadi krisis pandemi Covid-19 seperti sekarang, Garuda tidak mampu keluar dari keadaaan selain bergantung pada kedermawanan “orang tua”-nya, Pemerintah.
Melihat kondisi tersebut, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham dwi warna kemungkinan besar akan mengambil langkah untuk menggantikan Irfan Setiaputra dengan kandidat yang baru.
Dari berbagai macam rekam jejak para professional BUMN yang dianalisa oleh Tim Riset Aspek.id, berikut beberapa kandidat kuat yang kemungkinan akan menggantikan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.
Juliandra Nurtjahjo
Saat ini Juliandra menjabat sebagai Direktur Utama di salah anak usaha Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia.
Sebelum diangkat menjadi Dirut Citilink pada 2017 lalu, Juliandra menjabat sebagai Dirut GMF AeroAsia (Garuda Indonesia Group) yang bergerak pada bidang pemeliharaan pesawat.
Pria berusia 51 tahun ini telah bekerja di bawah bendera Garuda Indonesia Group hampir 20 tahun. Sejak dipegang oleh tangan dinginnya, Citilink mengalami perkembangan yang cukup baik.
Salah satu prestasi yang dicapai misalnya, pada tahun 2019 Citilink Indonesia berhasil mencapai tingkat ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance) sebesar 92,5 persen, dimana meningkat sebesar 9,8 persen dibandingkan tahun 2018.
Selain itu, Ia juga berhasil mengembangkan 21 rute penerbangan domestik dan 6 rute penerbangan internasional pada tahun 2019.
Sebagai satu-satunya anak usaha Garuda Indonesia yang menjalankan bisnis penerbangan, pengalamannya di Citilink bisa dianggap sebagai kecakapan yang mumpuni untuk memimpin Garuda Indonesia ke depan.
Emma Sri Martini
Saat ini Emma menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak 25 November 2019. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Dirut Telkomsel. Emma telah berkecimpung di dunia BUMN sejak tahun 1993.
Berbagai BUMN bidang keuangan telah ditekuni dirinya mulai dari PT Kustodian Depositori Efek Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Indonesia, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia, hingga dirinya diangkat menjadi Dirut pertama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada 2009 di bawah Kementerian Keuangan.
Pada saat itu SMI menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan obligasi green bond. Obligasi tersebut merupakan bagian penawaran umum berkelanjutan (PUB) green bond senilai Rp 3 triliun dengan nilai emisi Rp 500 miliar pada tahap pertama di tahun 2018.
SMI juga berhasil mencapai laba komprehensif sebesar Rp 1,73 triliun pada tahun 2018, dimana meningkat 39,51 % year on year (yoy). Pengalaman yang dimiliki oleh Emma ini bisa dilihat mampu untuk menangani kondisi krisis keuangan Garuda Indonesia saat ini.
Meskipun akan mendapatkan suntikan dana nantinya, manajemen Garuda Indonesia tetap harus mengelola keuangan perusahaan menjadi lebih stabil.
Handayani
Saat ini Handayani menjabat sebagai Direktur Konsumer BRI. Sebelumnya dirinya menjabat sebagai direktur BTN. Di dunia BUMN, Handayani pernah berkarir di Bank Mandiri dan anak usaha Bank Mandiri, AXA Mandiri Financial Services, serta pada Garuda Indonesia Ia diamanahkan untuk menjabat sebagai Direktur Niaga.
Dari latar belakang yang dimilikinya, wanita yang akrab disapa Hanny ini cenderung sama dengan latar belakang Emma, keduanya merupakan wanita yang berpengalaman dalam hal keuangan dan pemasaran.
Namun, Handayani pernah berpengalaman sebagai salah satu direksi Garuda Indonesia. Hal itu sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan keuangan Garuda Indonesia saat ini. Selain itu kepemimpinan perempuan di Garuda Indonesia bisa memberikan angin segar bagi manajemen yang baru.
Silmy Karim
Pria usia 45 tahun ini sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak diangkat melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018. Sebelumnya Ia diamanahkan untuk memperbaiki PT Pindad pada tahun 2014 sebagai Direktur Utama.
Ia dianggap berhasil mengangkat nama dan peran strategis industri pertahanan dalam negeri. Selain itu sebagai Dirut Krakatau Steel, ia dianggap sukses melakukan restrukturisasi dan transformasi.
Keberhasilan restrukturisasi hutang dibuktikan dengan perjanjian Krakatau Steel bersama 10 krediturnya pada tanggal 12 Januari 2020 dengan nilai hutang sebesar Rp 35 rupiah dan berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 11 triliun.
Selain itu pada triwulan I tahun 2020, Krakatau Steel berhasil mencatat keuntungan sebesar Rp 1 triliun rupiah.
Atas rekam jejak menangani BUMN bermasalah tersebut, Silmy kerab dikenal sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit. Dengan demikian tidak heran jika Silmy dianggap mampu memperbaiki kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini.
Faik Fahmi
Kandidat kuat lainnya menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia, Faik Fahmi. Saat ini dirinya menjabat sebagai Direktur Utama Angkasa Pura I sejak 22 Desember 2017.
Faik juga tergolong orang lama di BUMN. Sejak tahun 1993 dirinya telah menjadi karyawan Garuda Indonesia hingga jabatan direksi sebagai Direktur Pelayanan Garuda Indonesia pada tahun 2012-2014.
Kemudian dirinya dipercayai menduduki beberapa jabatan direksi di BUMN lainnya seperti Direksi PT Angkasa Pura II serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.
Sejak RUPSLB 22 Januari 2020 yang lalu, Faik Fahmi telah digadang sebagai “Pilot” Garuda Indonesia yang baru.
Begitu pula saat ini Ia juga dapat disebut sebagai salah satu kandidat yang layak menjadi Dirut Garuda Indonesia yang baru dengan berbekal pengalaman lama di perusahaan penerbangan pelat merah tersebut.
Dony Oskaria
Saat ini Dony Oskaria menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia yang diangkat bersamaan dengan Irfan Setiaputra pada RUPSLB 22 Januari lalu. Dirinya telah lama menjadi orang kepercayaan CT Corp.
Sejak 2014, Ia telah memimpin berbagai anak perusahaan CT Corp. Selain itu juga diangkat menjadi Dewan Komisaris Garuda Indonesia mewakili PT Trans Airways yang memiliki saham sebesar 25,61 % di Garuda Indonesia hingga tahun 2018.
Begitu pula saat ini dirinya kembali mewakili CT Corp dalam jajaran direksi sebagai Wakil Dirut. Menjelang RUPSLB 20 November, Dony menjadi kandidat kuat lainnya yang akan menggantikan Irfan sebagai CEO.
Pengalamannya yang pernah menduduki berbagai jabatan puncak di Garuda Indonesia, baik Direksi maupun Komisaris menjadi dasar penilaian bahwa dirinya paling mengetahui kondisi perusahaan saat ini.
