Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp23,9 triliun untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.
Isa mengatakan bahwa alokasi tersebut sudah ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sejumlah kementerian/lembaga. Adapun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar dengan jumlah sekitar Rp20 triliun.
“Tahun ini kami mengalokasikan yang sudah ada di dalam DIPA beberapa kementerian/lembaga itu sampai Rp23,9 triliun untuk pembangunan di IKN, terutama yang terbesar tentunya ada di Kementerian PUPR sekitar Rp20 triliun sampai Rp21 triliun,” ujarnya Senin (22/5/2023).
Dia mengatakan bahwa sesuai dengan rencana induk, pembiayaan dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyiapkan sejumlah infrastruktur dasar dan bangunan pemerintahan, serta menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di IKN.
“Misalnya, penyiapan lahan di wilayah pembangunan 1B dan 1C, kalau 1A itu untuk kawasan pemerintahan. Ini sudah mulai dilakukan oleh PUPR, harapannya tentunya segera mendatangkan investor-investor untuk pembangunan berikutnya di IKN,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara akan tetap dialokasikan pada tahun depan. Akan tetapi, Isa belum dapat memberikan jumlah alokasi tersebut karena RAPBN 2024 masih dalam tahap pembahasan dengan DPR RI.
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan IKN Nusantara dapat mencapai 60 persen hingga akhir 2023. Sejumlah proyek meliputi Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, serta sejumlah pekerjaan land development area bakal diselesaikan tahun ini.
Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa sampai dengan Mei 2023, progres pembangunan IKN telah mencapai 29 persen. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan April 2023 yang baru mencapai 27 persen. Hingga Mei 2023, pengerjaan proyek masih fokus pada penyelesaian Bendungan Sepaku dan intake Sepaku. Adapun, fokus pekerjaan lainnya adalah penyelesaian pembangunan Istana Negara, kantor presiden, dan kantor kementerian koordinator, serta infrastruktur jalan.
