Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan tahun 2022 sebagai momen akselerasi. Tak hanya dari sisi program, tetapi juga aspek pembiayaan terhadap para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Tentu ini semua untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan devisa negara, serta untuk mewujudkan laut yang sehat, bersih, tangguh, aman, dan produktif untuk Indonesia Makmur,” tegas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/3/2022).
Bersama Komisi IV DPR RI sebagai mitra di lembaga legislatif, Artati memastikan jajarannya terus mengedukasi dan menyosialisasikan mudahnya mengakses pemodalan. Seperti yang dilakukan di Kota Langsa, Aceh pada 10 Maret, lalu.
Sebagai kota yang terletak di pesisir timur Aceh, produksi ikan Kota Langsa pada tahun 2021 mencapai 25.250,79 ton yang terdiri atas produksi perikanan tangkap 23.279 ton, produksi perikanan budidaya 927, 79 ton dan produksi pengolahan 1.054 ton (Sumber: Dinas Pangan, Perikanan dan Kelautan Kota Langsa).
“Potensi ini masih bisa dikembangkan, salah satu caranya memberikan akses permodalan ke pelaku usaha agar mereka bisa meningkatkan usahanya,” lanjut Artati.
Senada, Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto menilai sulitnya akses pembiayaan karena minimnya literasi keuangan dan pemahaman UMKM sektor kelautan dan perikanan tentang metode pengelolaan keuangan yang baik serta edukasi produk industri jasa keuangan.
Selain itu, industri jasa keuangan juga kesulitan menjangkau UMKM sektor kelautan dan perikanan akibat minimnya pemahaman tentang profil dan potensi usaha sektor kelautan dan perikanan.
“Karena itulah kita lakukan bimbingan teknis akses pembiayaan untuk menyosialisasikan skema pembiayaan dan memberikan pemahaman tentang sumber pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang baik,” terang Catur.
Catur memastikan, Ditjen PDSPKP telah merekrut 77 Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) yang tersebar di 34 provinsi.
Mereka bertugas untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam manajemen usaha termasuk fasilitasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Tahun 2022, mereka akan mendukung Ditjen PDSPKP dalam merealisasikan target pembiayaan usaha kelautan dan perikanan sebesar Rp8,98 triliun.
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim mengapresiasi langkah konkret KKP. Sebagai mitra, dia meminta KKP melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembiayaan pelaku usaha kelautan dan perikanna seperti aturan dan regulasi yang mempermudah pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses pembiayaan usaha.
“Kita juga mendorong peningkatan alokasi anggaran BLU LPMUKP; sosialisasi pembiayaan LPMUKP serta kerja sama dan kolaborasi seluruh pemangku kebijakan (stakeholders),” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau bantuan pembiayaan dilakukan secara cermat. Tujuannya agar bantuan tersebut lebih tepat sasaran dan efektif.
