ASPEK.ID, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (26/2), berlangsung tegang. Forum yang membahas polemik penutupan akses jalan menuju Musala Ar-Rahman di Cluster Neo Vasana, Kota Harapan Indah, Bekasi, berakhir dengan pengusiran perwakilan pengembang PT Hasana Damai Putra (HDP).
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, secara langsung meminta petugas pengamanan mengeluarkan perwakilan perusahaan karena dinilai tidak kooperatif dalam memberikan penjelasan.
Awalnya, Komisi III meminta klarifikasi terkait belum dibukanya akses jalan menuju musala tersebut. DPR menilai persoalan itu seharusnya telah diselesaikan menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada akhir 2025.
Namun, suasana forum mulai memanas ketika perwakilan PT HDP menyinggung kehadiran warga dari luar Cluster Neo Vasana dalam rapat tersebut. Hal itu langsung ditepis pimpinan rapat.
“Bukan urusan Anda, Anda jawab atau keluar,” tegur Habiburokhman.
“Jawab saja mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi III,” timpalnya.
Perwakilan PT HDP kemudian menyampaikan bahwa perusahaan belum membuka akses jalan karena khawatir terhadap potensi tuntutan hukum. Namun, penjelasan tersebut dianggap berputar-putar dan tidak menjawab substansi persoalan.
Ketegangan memuncak ketika pihak perusahaan meminta agar penjelasannya tidak dipotong. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari pimpinan rapat.
“Saya yang mengatur pak, Anda keluar. Pamdal tolong dikeluarkan nih orang, tidak efektif ini rapat,” tegurnya.
Rapat tersebut digelar untuk mencari solusi atas polemik akses jalan menuju Musala Ar-Rahman yang hingga kini belum terselesaikan. Warga sebelumnya mengeluhkan penutupan akses yang dinilai menghambat aktivitas ibadah.
Komisi III menegaskan bahwa keputusan forum harus dihormati dan dilaksanakan, termasuk oleh pihak pengembang. []
