ASPEK.ID, JAKARTA – Eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran serius terhadap masa depan tatanan dunia. Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda, menilai hukum internasional kini tak lagi memiliki daya paksa, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kehilangan peran sentralnya sebagai penjaga perdamaian global.
Pernyataan tersebut disampaikan Hassan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (3/3) malam. Pertemuan itu membahas implikasi geopolitik dari konflik yang kian meluas di Timur Tengah.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Hassan menggambarkan situasi global saat ini sebagai fase yang berbahaya.
“Kita mendiskusikan implikasinya terhadap dunia ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif,” kata dia.
Menurutnya, konflik bersenjata yang melibatkan negara-negara besar membuktikan bahwa aturan berbasis hukum (rule-based order) kini hanya tinggal slogan di atas kertas.
Ia menyoroti kondisi negara-negara yang menjadi korban serangan militer sepihak. Dalam pandangannya, mekanisme internasional untuk mencari keadilan praktis tidak lagi memiliki kekuatan pemaksa, terutama ketika berhadapan dengan negara besar.
“Tidak ada lagi peluang kepada negara yang jadi korban serangan militer itu mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan. Memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi itu berkaitan dengan negara besar,” ujarnya.
Situasi inilah yang, menurut Hassan, menjadi perhatian utama dalam diskusi bersama presiden dan sejumlah tokoh nasional.
Presiden Prabowo, kata Hassan, menggambarkan tantangan geopolitik global sebagai upaya menavigasi kapal di tengah kepungan “banyak karang” — metafora atas kompleksitas ancaman yang kini tidak lagi datang dari dua blok besar semata.
Jika pada era sebelumnya Indonesia berada dalam pusaran dua kekuatan utama dunia, kini spektrum tantangannya jauh lebih luas: konflik militer terbuka, krisis energi, hingga melemahnya legitimasi hukum internasional.
“Beliau Bapak Presiden berupaya menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya dua karang, tetapi beberapa karang. Dan itu tidak mudah,” ujarnya.
Menurut Hassan, kondisi ini menuntut transformasi strategi politik luar negeri Indonesia agar lebih adaptif dan presisi dalam membaca dinamika global.
Selain aspek keamanan, konflik yang melibatkan Iran berpotensi memicu guncangan serius pada rantai pasok energi dunia, khususnya minyak dan gas bumi. Jika operasi militer darat benar-benar terjadi, efeknya diperkirakan tidak hanya bersifat jangka pendek.
Stabilitas harga energi, arus perdagangan global, hingga tekanan terhadap perekonomian negara berkembang bisa menjadi konsekuensi lanjutan dari eskalasi tersebut.
Dalam konteks ini, Indonesia dinilai perlu melakukan kalkulasi matang, tidak hanya pada aspek diplomasi dan keamanan, tetapi juga ketahanan ekonomi nasional.
Situasi global yang kian cair dan minim kepastian membuat diplomasi tak lagi sekadar soal posisi politik, melainkan strategi bertahan di tengah tatanan dunia yang berubah cepat. []
