ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan pengerahan prajurit TNI ke Gaza, Palestina, bukan untuk menjalankan operasi tempur. Indonesia memastikan keikutsertaan dalam pasukan stabilisasi internasional atau international stabilization force (ISF) murni membawa mandat kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa Indonesia telah menetapkan batasan tegas atau national caveat dalam keterlibatan pasukan di wilayah konflik tersebut.
“National caveat kita sudah kita sampaikan ke ISF. Kita tidak melakukan operasi militer. Kita tidak melakukan pelucutan senjata dan tidak melakukan demiliterisasi,” katanya dalam keterangan pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) malam waktu setempat.
Menurut Sugiono, ribuan prajurit TNI yang dikirim secara bertahap hanya akan menjalankan tugas perlindungan terhadap masyarakat sipil dari kedua belah pihak yang bertikai. Selain itu, pasukan Indonesia diperbolehkan melakukan pembelaan diri apabila mendapat serangan, sesuai rule of engagement yang berlaku.
Ia kembali menegaskan bahwa TNI tidak terlibat dalam agenda pelucutan senjata maupun demiliterisasi di Gaza.
“Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak dan terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan,” ujarnya.
Dalam struktur komando ISF, Amerika Serikat bertindak sebagai force commander. Indonesia dipercaya menempati posisi wakil komandan bidang operasi—salah satu dari tiga deputi komandan.
Sugiono menyebut penunjukan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi perdamaian dunia.
“Ini penghormatan atas track record dan reputasi prajurit Indonesia di berbagai medan penjagaan perdamaian,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam forum Board of Peace di Donald J. Trump Institute of Peace, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam ISF di Gaza. Jumlah tersebut, menurutnya, masih dapat ditambah apabila dibutuhkan.
Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers mengungkapkan, misi stabilisasi ke depan akan melibatkan sekitar 20.000 tentara dan 12.000 polisi internasional untuk memulihkan kondisi pascaperang di Gaza.
Wilayah Rafah, di bagian selatan Gaza, disebut menjadi lokasi awal penugasan pasukan.
Dengan penegasan batas mandat tersebut, pemerintah berupaya meredam spekulasi bahwa kehadiran TNI di Gaza akan menyeret Indonesia dalam operasi militer langsung. Pemerintah memastikan misi yang dijalankan tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan penjagaan stabilitas. []
