ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 45% bantuan yang disalurkan pemerintah dinilai tidak tepat sasaran.
Temuan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan, persoalan utama terletak pada kualitas data penerima manfaat yang selama ini digunakan pemerintah.
“DTESN ini baru lahir Februari 2025. Baru lahir belum sempurna. Namun jika tidak diperbaiki selama ini bansos, subsidi sosial tidak tepat sasaran. Program PKH dan bansos 45% tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul, Senin (9/2).
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah kini mendorong penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem pendataan baru ini dikembangkan untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi acuan penyaluran bansos.
Gus Ipul menekankan bahwa meski DTSEN masih tergolong baru, pembaruan data harus terus dilakukan agar kesalahan penyaluran tidak terus berulang. Untuk itu, konsolidasi data diperkuat hingga ke tingkat daerah.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri bersama Kemensos telah mewajibkan pembaruan data DTSEN setiap tiga bulan sekali. Proses pemutakhiran melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping PKH, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan dan desa, hingga petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing wilayah.
Data yang telah dikompilasi tersebut kemudian diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala daerah, sebelum akhirnya diterbitkan secara resmi oleh BPS setiap tanggal 20. Data inilah yang menjadi pedoman utama dalam penyaluran bantuan sosial berikutnya.
Pemerintah berharap, dengan sistem pendataan yang lebih terintegrasi dan rutin diperbarui, penyaluran bansos ke depan dapat lebih akurat dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. []
