ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan. Ada faktor lain yang dinilai berperan besar, terutama terkait kondisi lingkungan dan tata ruang kawasan.
Hal tersebut disampaikan Hanif usai meninjau langsung lokasi longsor, kemarin. Ia menegaskan, penanganan pascabencana harus dibarengi dengan pemulihan lingkungan dan pembenahan tata ruang lanskap secara menyeluruh.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami akan melibatkan para ahli untuk mengkaji penyebab utama longsor ini, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut, terutama yang berkaitan dengan tata ruang agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Hanif dalam keterangan resmi, Senin (26/1).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikutip Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), wilayah Cisarua mengalami hujan selama empat hari berturut-turut dengan intensitas rata-rata 68 milimeter per hari.
Meski hujan tersebut menjadi pemicu, Hanif menilai secara klimatologis intensitas itu tidak tergolong ekstrem jika dibandingkan dengan wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia.
“Curah hujan ini memang menjadi pemicu, namun dengan intensitas sekitar 68 milimeter per hari, sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa kejadian bencana di wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang perlu kita evaluasi secara mendalam,” katanya.
Hanif menyoroti kondisi tutupan lahan di kawasan Bandung Barat yang dinilai semakin rapuh. Pembukaan lahan pertanian di lereng-lereng curam tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai disebut memperbesar risiko longsor.
Selain itu, karakteristik geologi dan kemiringan lereng turut menjadi faktor penting yang memperparah dampak hujan. Minimnya vegetasi serta tidak diterapkannya sistem terasering dinilai memperlemah daya dukung tanah.
“Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi faktor kunci meningkatnya risiko bencana, meski curah hujan tidak berada pada kategori ekstrem. Penataan ruang berkelanjutan dan pemulihan vegetasi pada lereng-lereng kritis menjadi solusi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.
Ke depan, KLH akan menurunkan tim ahli lintas disiplin untuk mengkaji penyebab longsor secara komprehensif. Pemerintah juga berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam mengaudit rencana tata ruang serta memperkuat mitigasi bencana berbasis ekosistem. []
