ASPEK.ID, JAKARTA – Dinamika geopolitik di Timur Tengah turut menyeret perdebatan di dalam negeri. Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) mencuat setelah konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui adanya tuntutan tersebut dan sedang mencermati berbagai pandangan yang berkembang.
“Iya, saya kira presiden sudah tahu,” kata Muzani saat ditemui di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3).
Ia menambahkan bahwa kepala negara tidak menutup mata terhadap dinamika opini publik terkait kebijakan luar negeri Indonesia.
“Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat dari situasi ini presiden menyimak dengan cermat, memperhatikan dengan cermat tentang hal ini, dan dia akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di Tanah Air dari semua lapisan masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi meminta pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari BoP. Sikap tersebut tertuang dalam Tausiyah Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang diterbitkan Minggu (1/3/2026).
Langkah itu merupakan respons atas serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang dinilai memperburuk eskalasi konflik kawasan.
MUI menyoroti peran Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui forum BoP. Organisasi tersebut mempertanyakan efektivitas pendekatan yang dijalankan, apakah benar mendorong terciptanya perdamaian berkeadilan atau justru memperkuat struktur keamanan yang tidak seimbang.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian pernyataan MUI dalam tausiyah tersebut.
Dokumen itu ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Selain mendorong penarikan diri dari BoP, MUI juga mengutuk serangan Israel yang mendapat dukungan Amerika Serikat. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan universal dan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia dan kemerdekaan bangsa-bangsa.
Isu ini kini berkembang menjadi perdebatan publik, terutama terkait konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. Seiring meningkatnya ketegangan global, posisi diplomasi RI dinilai akan semakin diuji.
Pemerintah, melalui pernyataan Muzani, memastikan Presiden akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum mengambil langkah strategis lebih lanjut. []
