ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui BUMN perfilman, PT Produksi Film Negara (PFN), bersiap membangun bioskop milik negara pertama di Indonesia. Proyek ini akan menjadi langkah awal (pilot project) untuk memperluas akses dan pemerataan layar bioskop nasional yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah, menyampaikan rencana tersebut dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada awal Februari 2026 lalu.
“Alhamdulillah untuk ke depan Insyaallah, PFN akan mendirikan bioskop negara pertama yang bernama Sinewara,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, dikutip Rabu (18/2).
Bioskop yang diberi nama Sinewara itu direncanakan berdiri di kawasan kantor PFN, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Meski demikian, manajemen belum membeberkan jadwal pasti dimulainya pembangunan.
PFN memosisikan proyek ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan model percontohan yang diharapkan dapat direplikasi di daerah. Skemanya membuka peluang bagi pemerintah daerah atau pihak lain untuk terlibat sebagai pemegang saham.
“Jadi ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama, semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain ikut mengembangkan bisnis bioskop negara ini, dengan cara bergabung sebagai shareholder,” terang dia.
Langkah ini menjadi respons atas masih timpangnya distribusi layar bioskop di Indonesia. Berdasarkan catatan PFN, jumlah bioskop nasional saat ini sekitar 505 lokasi dengan total 2.401 layar.
Sebaran layar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 70 persen. Sementara Sumatera menyumbang 15 persen dan Kalimantan sekitar 5 persen. Artinya, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki akses bioskop.
“Idealnya jika dibandingkan dari India, China maupun USA harusnya Indonesia itu mempunyai 20.000 layar yang menjadi target betul kata Mas Angga setengahnya 10.000 layar. Sedangkan dari data yang kami punya sekarang di negara kita tersedia hanya sekitar 2.400 layar, di mana tingkat penyebarannya sangat tidak rata bahkan hanya 25-30% daripada kabupaten kota yang ada di Indonesia mempunyai layar,” terangnya.
Dengan jumlah layar yang baru mencapai sekitar 2.400, Indonesia masih jauh dari angka ideal yang diproyeksikan. Kesenjangan ini tak hanya berdampak pada akses masyarakat terhadap tontonan, tetapi juga membatasi ruang edar film nasional, khususnya karya sineas daerah.
Jika proyek Sinewara berjalan sesuai rencana, bioskop negara berpotensi menjadi instrumen baru dalam kebijakan penguatan ekosistem perfilman nasional—mulai dari distribusi, perluasan pasar, hingga pemerataan ekonomi kreatif di luar pusat-pusat kota besar.
PFN kini berada di fase awal perencanaan. Kejelasan jadwal pembangunan dan model bisnis detail akan menjadi penentu apakah bioskop negara ini benar-benar mampu menjadi katalis pemerataan layar nasional. []
