ASPEK.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/4). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu, termasuk polemik ijazah yang kembali mencuat ke ruang publik.
Bestari mengungkapkan, dalam perbincangan itu turut disinggung pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya.
“Ya tadi bahas politik iya, ijazah-ijazah tipis-tipis, hal-hal lain. Jadi saya kira begini, bahwa hari ini ada beberapa hal yang mencuat ke publik terkait adanya pernyataan dari Pak Jusuf Kalla ya, yang meminta bahwa mudah saja ini silakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya,” ujar Bestari kepada wartawan.
Ia mengaku suasana pertemuan berlangsung santai. Bahkan, kata dia, pembahasan soal ijazah sempat direspons dengan tawa oleh dirinya dan Jokowi.
“Nah, kami berdua tadi tertawa, bahkan agak mau terbahak gitu ya. Nih, kalau Pak JK ingin memperlihatkan ijazahnya, atau surat nikahnya kepada publik, atau surat-surat yang lain yang menurut beliau mudah buka dari lemari tunjukkan, itu silakan saja. Silakan diperlihatkan,” ucapnya.
Meski demikian, Bestari menilai pandangan JK tidak seharusnya dijadikan standar bagi semua pihak, termasuk Jokowi. Ia menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang berada dalam ranah privat.
“Namun, sebaiknya tidak kemudian menyeragamkan pemikirannya menjadi standar publik gitu. Pak Jokowi punya sikap bahwa ‘kalau pengadilan minta, ya akan saya tunjukkan’. Tapi selain daripada itu, itu hak privat beliau,” katanya.
Sebelumnya, JK menilai polemik ijazah Jokowi telah berlangsung terlalu lama dan menimbulkan dampak luas. Ia menyebut isu tersebut tidak hanya merugikan Jokowi, tetapi juga menyita waktu banyak pihak.
“Sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan,” kata JK.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat diselesaikan secara sederhana dengan menunjukkan ijazah asli ke publik.
“Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli,” ujarnya.
JK juga menilai langkah tersebut dapat meredam potensi perpecahan di masyarakat.
“Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalah 2-3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat (ke) masyarakat saja selesai. Saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu karena daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, itulah kita harapkan,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi. Ia menilai pihak yang melontarkan tuduhan seharusnya yang membuktikan klaim tersebut.
“Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan,” kata Jokowi.
Ia juga mengingatkan bahwa mengikuti desakan semacam itu bisa menjadi preseden yang tidak tepat dalam kehidupan publik.
“Nanti semua orang bisa menuduh, dan (yang dituduh) disuruh menunjukkan buktinya. Kebalik-balik itu,” ujarnya. []
