ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sejumlah antisipasi agar ibukota baru di Kalimantan Timur tidak ketularan banjir seperti di Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu antisipasi akan dilakukan dengan membatasi jumlah penduduk di ibu kota baru maksimal hanya 2,75 juta orang.
Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Namun, ia tak merinci mekanisme pembatasan penduduk itu. Selain itu, ibu kota baru juga didominasi kawasan hijau.
Total kawasan hijau mencapai 70 persen. Pemerintah sendiri berkomitmen tak mengurangi porsi tersebut dalam membangun infrastruktur di Kalimantan Timur.
“Sudah dihitung berapa jumlah penduduknya yang akan ada di situ sebanyak 2,75 juta. Sebanyak 70 persen juga masih hijau,” kata Basuki dilansir laman CNN Indonesia di Jakarta, Jum’at (3/1).
Pemerintah berencana memindahkan ibu
kota negara dan Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pemindahan rencananya
dilakukan secara bertahap.
Untuk tahap awal dimulai dengan memindahkan istana, kantor
lembaga eksekutif dan yudikatif, tama budaya dan botanical garden. Pemindahan
akan dilakukan pada 2021-2024.
Basuki juga mengatakan bahwa ibu kota baru RI di Kalimantan Timur yang sedang dipersiapkan pemerintah dijamin akan terbebas dari maslaah banjir.
Basuki menjelaskan, lokasi ibu kota baru memang jarang ditimpa bencana alam. Catatan historis aspek air wilayahnya alias hidrologi tidak pernah mengalami banjir.
“Secara paleohidrologinya, dari sejarah hidrologinya nggak ada. Bencananya juga minim,” kata Basuki.
