ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut China berencana membangun pangkalan militer di sejumlah negara, salah satunya di wilayah Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menanggapi pernyataan tersebut. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dipahami.
“Pertama, pemberitaan tersebut sebagian besar didasarkan pada Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada 2 September 2020,” tutur Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9).
Berdasarkan dokumen tersebut, kata Hasanuddin, pada halaman 198-199 tercantum analisa Pentagon bahwa PLA (Militer China) yang mempertimbangkan untuk membangun fasilitas dukungan logistik untuk PLA.
Lokasinya ada di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.
“Kemungkinan ini merujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti yang diresmikan pada tahun 2017 dan dioperasikan angkatan laut PLA,” ujarnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Pemerintah China sendiri mengklaim bahwa pangkalan di Djibouti tersebut dibuat untuk mendukung misi perdamaian PBB di Afrika.
Kemudian, kata Hasanuddin, yang kedua, mengenai potensi pembangunan fasilitas logistik militer PLA di Indonesia, mungkin saja terjadi.
Tapi, perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut berlawanan dengan prinsip utama politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak dahulu.
“Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama aliansi pertahanan penuh. Meskipun demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita,” tandas legislator dapil Jawa Barat IX itu.
Sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militer China berusaha membangun jaringan logistik yang mencakup sebagian besar wilayah Samudra Hindia.
Pentagon membeberkan data ini dalam laporan tahunan kepada Kongres AS yang berisi peta kekuatan militer China.
Laporan setebal 200 halaman berjudul “Perkembangan Militer dan Keamanan Republik Rakyat China 2020” itu menjelaskan kemungkinan China menjadikan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi fasilitas logistik militer.
