Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan alasan 10 target Jokowi berpotensi tak tercapai pada 2024 karena janji politik yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemda.
“Itu salah satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah, di mana sasaran-sasaran pembangunan nasional itu seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).
“Bahwa ada janji-janji politik calon bupati, gubernur, wali kota, dan juga janji-janji Bapak Presiden waktu itu pada akhirnya disinkronkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” lanjutnya.
Ia menilai seharusnya ada keselarasan antara RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Nantinya, keduanya diturunkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah pusat yang dibiayai APBN dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang dibiayai APBD. Ia mencontohkan solusi yang harus dilaksanakan oleh para pejabat daerah, misalnya dalam urusan menuntaskan stunting.
Suharso menekankan pemda yang wilayahnya masih mencatat tingkat stunting tinggi perlu aktif bertanya ke pemda yang sukses mengentaskan stunting.
“Program stunting mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya harus 14 persen, ya ayo. ‘Tempat saya berapa persen, misal paling tinggi 25, gimana caranya saya bisa ikut turun’. Begitu mereka berpikir,” ungkapnya disadur dari cnnindonesia.
“Itu satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan di daerah, ke depan kita enggak bisa lagi mengulang itu. Jadi harus bareng dalam hal target-target nasional. Namanya saja sasaran pembangunan nasional, jadi artinya berlaku untuk seluruh bidang,” imbuh Suharso.
Berikut daftar 10 target tersebut:
1. Imunisasi dasar lengkap (IDL) yang ditarget pada 2024 mencapai angka 90 persen. Namun, sampai 2022 baru menyentuh angka 63,17 persen.
2. Angka stunting balita yang kudu bisa ditekan hingga 14 persen. Sayang, hingga tahun lalu baru mencapai 21,6 persen.
3. Tingkat wasting balita atau penurunan berat badan ditargetkan turun 7 persen pada 2024. Pada 2022 lalu indikator ini masih berada di 7,7 persen.
4. Tuberkulosis (TBC) yang ditargetkan turun menjadi 297 per 100 ribu penduduk. Per tahun lalu masih menyentuh angka 354 per 100 ribu penduduk.
5. Pengurangan sebaran penyakit malaria menjadi 405 kasus per kabupaten/kota. Pemerintah baru bisa mencapai pengurangan 372 kasus per kabupaten/kota.
6. Pengurangan penyakit kusta 514 kasus per kabupaten/kota. Suharso menyebut pemerintah baru merealisasi eliminasi 403 kasus per kabupaten/kota.
7. Pengurangan tingkat prevalensi merokok anak di bawah umur menjadi 8,7 persen. Pada 2022, masih tercatat 9,10 persen.
8. Mengurangi penduduk dewasa yang obesitas sampai 21,8 persen.
9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ditargetkan terakreditasi 100 persen pada 2024. Namun, sampai 2022 baru menyentuh 56,4 persen.
10. Target Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar 83 persen di 2024. Namun, realisasi 2022 baru 56,07 persen.
