Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mewakili Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Ridwan Kamil membuka rapat kerja ADPMET di Manado, Sulawesi Utara, Kamis, 9 Juni 2022.
Rapat kerja mengupas kenaikan harga migas dan proyeksi pemanfaatannya dengan tema “Transisi Keuangan menuju energi hijau” itu digelar di Hotel Four Points by Sheraton Manado, Sulawesi Utara, Rabu-Jumat, 8-10 Juni 2022.
Gubernur Aceh menyampaikan syukur, karena pada rapat kerja kali ini bisa dilakukan langsung secara tatap muka. Sehingga banyak diskusi yang bisa dilakukan. “Mudah-mudahan pandemi sudah menjadi endemi,” katanya.
Nova juga berterima kasih kepada dewan pengurus ADPMET yang terdiri 20 provinsi, 58 kabupaten dan 10 kota penghasil migas dan energi terbarukan. Kemudian bisa diwacanakan energi terbarukan ikut hadir di kota-kota.
“Kita juga harus mentracing bahwa peran ADPMET dalam mentransisi energi di daerah yang menciptakan industri migas yang ramah lingkungan adalah sebuah trend kedepan, sebuah obsesi cita-cita luhur, tapi tidak juga harus takut kalau energi ini harus berakhir,” sebut Nova.
Menurut Nova, konteks daerah harus diwacanakan pemanfaatan pendapatan dari perusahaan migas di daerah, khususnya BUMD dalam pengembangan energi terbarukan dan kegiatan migas yang bersih.
“Di Aceh misalanya ada BUMD yang mengelola blok yang kita alih kelolakan dari Pertamina. Itu terjadi karena ada undang-undang pemerintahan Aceh,” katanya.
Wakil Ketua Bidang Transisi Energi ADPMET Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si mengatakan, rapat kerja ADPMET digelar pada saat harga minyak bumi sedang tinggi, sedangkan produksi migas terus menurun.
“Kondisi tersebut menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi tingginya harga minyak bumi memberi dampak pendapatan dari produk migas. Namun di sisi lain belanja negara untuk mengimpor minyak bumi juga semakin tinggi,” kata Amran yang juga Bupati Wajo itu.
Ia menyebutkan, keadaan dilematis ini tidak bisa berlangsung terus menerus, karena dihadapkan dengan tantangan kebutuhan energi bagi masyarakat dengan tumbuhnya perekonomian dan jumlah penduduk.
“Untuk itu pembangunan sektor energi termasuk migas dan energi terbarukan harus dibenahi. Paragdigma baru sebagai modal dasar pembangunan harus diwujudkan dalam kebijakan kongkrit baik tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Staf Khusus Menkeu bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan, topik rapat kerja kali ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.
“Saya yakin APBN sebagai bentuk konfensi nasional tetap akan kita gunakan sebagai instrumen pembangunan nasional yang diantaranya mitigasi perubahan iklim dan juga kebijakan transisi energi,” sebutnya.
Masyita menyebutkan, sebelum pandemi Indonesia masih dalam momentum pertumbuhan dimana perekonomian stabil. Pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif, tapi tentu harus dilakukan lagi, reformasi birokrasi terus berlanjut.
“Mudah-mudahan habis pandemi lebih membaik,” katanya.
Sekjen ADPMET, Dr Andang Bachtiar mengatakan, seperti diketahuiu rapat kerja sejak pertama ADPMET dulu namanya FKDPM, lalu menjadi ADPM, dan sekarang ADPMET.
“Rapat itu dalam setahun ada dua rapat kerja, dalam rangka menyerap aspirasi anggota dengan tema-tema tertentu. Kemudian kita advokasikan baik ke industri, terutama ke pemerintah pusat. Hal itu sebenarnya dalam rangka menjalankan salah satu misi ADPMET,” sebutnya.
Ia menyebutkan, sejak berdirinya ADPMET 21 tahun lalu didasari semangat realisasi untuk keadilan bagi daerah penghasil migas. Semua daerah penghasil migas dibentuk secara masif.
Hadir dalam acara itu Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal SSTP MSi, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Zubir Sahim, Direktur PT Pema Global Energi (PGE), Teuku Muda Ariaman.
