ASPEK.ID, JAKARTA – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Holding BUMN Tambang atau MIND ID menghasilkan enam poin kesimpulan yang disepakati bersama.
Diketahui, MIND ID menaungi lima perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor tambang yakni, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk,
“Kesimpulan Pertama, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Inalum (Persero) untuk memberikan penjelasan detail terkait proyeksi pendapatan negara dari PT Freeport Indonesia dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin yang memimpin Rapat di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Kedua, lanjut Alex, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Inalum (Persero) untuk memberikan penjelasan detail terkait skema utang yang digunakan untuk akusisi saham PT Freeport Indonesia dan PT Vale Tbk.
Selain itu, refinancing untuk angsuran utang PT Inalum (Persero), dan anak usaha yang akan jatuh tempo tahun 2021 dan 2023, termasuk kewajiban pembelian saham PT Vale Indonesia Tbk ke depannya.
Ketiga, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Inalum (Persero) untuk membuat langkah-langkah terobosan di tengah di tengah harga komoditas tambang dan permintaan yang menurun saat ini agar kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP) dan pajak tidak menurun jauh dari tahun 2018.
“Keempat, Komisi VII DPR RI membentukan panitia kerja (Panja) terkait beberapa proyek strategis di sektor pertambangan di bawah MIND ID,” ungkap Politisi dari Fraksi Golkar ini membacakan beberapa kesimpulan rapat.
Tidak hanya itu, dalam kesimpulan kelima disebutkan Alex, Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Dirut PT Inalum (Persero), terkait dengan progress dan skema pembiayaan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia.
Dan dalam kesimpulan terakhirnya, Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Inalum (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 3 Juli 2020.
Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak mengucapkan terimakasih atas kerja sama yang baik kepada Komisi VII DPR RI.
“Kami berjanji akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut,” ungkapnya.
