ASPEK.ID, JAKARTA – Pencanangan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investas bakal direalisasikan untuk menumbuhkan kembali ekonomi yang kontraksi hingga minus 9 persen.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengatakan tak hanya itu, Bali juga rencananya akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan.
Dia menuturkan, tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini berakibat pada penurunan ekonomi yang signifikan.
Odo mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.
Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda membantu memulihkan perekonomian lokal baik.
Setiap satu Rurpiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan dampak langsung, tidak langsung maupun induksi bagi perekonomian lokal.
“Tujuh KL di bawah Kemenko Marvest yang bakal menerapkan WFB yakni KKP, Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, KLHK dan Kementerian Investasi,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (21/5/2021).
Sebelumnya kebijakan WFB pada 2000 juga pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pasca peristiwa bom Bali. Odo menyatakan bahwa pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp100 triliun.
“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,” tegasnya.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB. Pertama adalah menggenjot program vaksinasi Covid-19 di Bali.
Menko Mervest Luhut B. Pandjaitan pada Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau.
“Untuk melindungi masyarakat di kawasan ini dari penyebaran virus Corona, seluruh pengunjung baik untuk kebutuhan pekerjaan maupun keperluan lain wajib mengikuti persyaratan perjalanan ke Bali yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu melakukan tes swab PCR maupun rapid antigen,” pungkas Jodi.
