Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat terus memberikan dukungan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat dan juga pemerintah daerah (Pemda).
“Peranan BUMN dari sisi sovereign statusnya memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan dan juga dimiliki pemerintah dengan aset total yang dimilikinya cukup besar,” kata Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (3/6).
Di dalam program pemulihan ekonomi ini, menurut Menkeu, ada 12 BUMN yang mendapatkan dukungan.
Menurut Menkeu, mulai Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan mendapatkan tambahan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara, dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah yang akan dibayarkan, itu sebesar Rp45,4 triliun.
“Kedua untuk PT Hutama Karya dinaikkan PMN-nya dari Rp3,5 triliun ditambah dengan Rp7,5 triliun sehingga menjadi Rp11 triliun. Untuk PT Kereta Api akan ditambahkan dana talangan sebesar Rp3,5 triliun,” imbuh Menkeu.
Untuk Bahana BPUI yang menangani Jamkrindo dan Askrindo, menurut Menkeu, akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar Rp6 triliun di dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi, serta PMN nontunai sebesar Rp268 miliar.
Kemudian untuk PTPN, lanjut Menkeu, adalah mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja dan untuk PNM yang melakukan program untuk Ultra Mikro (Umi) dan Mekaar akan ditambahkan penanaman modal negaranya dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun.
Ia mengrapkan dukungan jjk untuk bisa meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultra mikro yang di bawah Rp10 juta.
“Ada dua BUMN yaitu Garuda Indonesia serta PT Krakatau Steel yang diberikan dana talangan, yang nanti Menteri BUMN masih akan melakukan lagi skema yang dianggap paling baik untuk mendukung dua BUMN tersebut,” terang Menkeu.
Perumnas, lanjut Menkeu, akan mendapatkan Rp650 miliar dan untuk Pertamina kita membayarkan kompensasi.
“Dua BUMN yang lain yaitu ITDC maupun Bulog mendapatkan dukungan. ITDC dalam hal ini adalah Rp500 miliar untuk PMN tahun ini, dan untuk Bulog karena mendukung operasi dari bantuan sosial akan mendapatkan penyaluran sebesar Rp10,5 triliun,” jelas Menkeu.
Jadi, tambah Menkeu, program pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN mencakup 12 BUMN dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi PMN, serta dana talangan totalnya adalah Rp52,57 triliun.
Di dalam pemulihan ekonomi ini peranan dari pemerintah daerah, menurut Menkeu, menjadi penting, dan Kemenkeu memasukkan di dalam postur APBN revisi dana insentif daerah tambahan sebesar Rp5 triliun, serta dana alokasi khusus fisik untuk mendukung pemerintah daerah yang akan melakukan program-program swakelola padat karya menggunakan tenaga lokal yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 bulan ke depan, sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020.
“Kami mengalokasikan Rp8,7 triliun plus tadi Bapak Presiden meminta bagi kami untuk menaikkan fasilitas pinjaman ke daerah.
Saat ini, menurut Menkeu, saat Ratas dibahas sebesar Rp1 triliun Presiden untuk meminta membuat kajian mengenai kebutuhan pemerintah daerah yang menghadapi kondisi penerimaan asli daerahnya turun drastis akibat Covid-19 dan penerapan PSBB, untuk bisa mendapatkan akses pinjaman sehingga mereka bisa melakukan program-program daerahnya dalam penanganan Covid-19 maupun memulihkan ekonominya.
:Di dalam Rapat Terbatas kita juga memberikan dukungan kepada sektor pariwisata, sektor perikanan dan nelayan, serta sektor pertanian, dan sektor perumahan yang tujuannya adalah untuk memulihkan kegiatan ekonomi, selain program padat karya dari kementerian/lembaga yang mencakup Rp18,44 triliun. Ini adalah program pemulihan ekonomi keseluruhan,” jelasnya.
