ASPEK.ID, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tidak akan berkurang atau luntur.
Panglima TNI periode 2013-2015 itu menyebutkan, salah satu komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi adalah dengan membangun sistem pencegahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi,” ujar Moeldoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (28/1).
Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu menjelaskan, komitmen itu juga ditunjukkan Presiden Jokowi melalui arahannya yang sering disampaikan saat rapat terbatas.
“Bapak Presiden berulangkali meminta jangan sekali pun korupsi dana bantuan sosial dan memotong apa pun hak rakyat. Jangan korupsi dana kesehatan, jangan memburu rente pengadaan barang jasa,” ujarnya.
Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Rakor Stranas PK) sebelumnya telah menetapkan rencana aksi 2021-2022 dengan berfokus pada sektor yang berdampak, di antaranya pengawalan ketepatan subsidi dan bansos, pencegahan pungli dalam layanan dasar, dan pencegahan rente dalam ekspor impor komoditas strategis.
Selain itu, juga akuntabilitas pengadaan barang jasa, percepatan layanan perizinan, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum.
Lebih jauh Moeldoko juga merespons penerbitan Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII). Indeks tersebut akan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, dalam merumuskan strategi perbaikan aksi Stranas PK pada 2021-2022, KSP memperhatikan masukan, riset, dan kajian seperti Global Corruption Barometer dan Indeks Persepsi Korupsi.
“Pelaksanaan aksi Stranas PK 2021-2022 ini akan terus ditingkatkan sinergi dan kolaborasinya tidak hanya di instansi pemerintah tetapi juga swasta, dan masyarakat sipil (CSO, akademisi, dan media massa, sehingga diharapkan aksi Stranas PK semakin tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata terhadap perbaikan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Sebagai evaluasi terhadap implementasi Stranas PK 2019-2020, Jaleswari melihat sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi menunjukkan beberapa perbaikan sistemik.
Hal ini bisa terlihat dari fokus sektor perizinan dan tata niaga, melalui aksi penghapusan izin gangguan dan surat keterangan domisili usaha yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, yang telah mempermudah syarat berusaha dan menghemat waktu 14 hari dalam pengurusan izin khususnya bagi pelaku UMKM.
Percepatan implementasi Online Single Submission juga terus didorong guna mempercepat layanan perizinan dan mencegah pungli dalam layanan dasar.
Adapun di sektor keuangan negara, pembenahan proses pengadaan barang jasa melalui penerapan e-Katalog lokal di enam provinsi dan e-Katalog sektoral di lima kementerian dengan volume pengadaan barang jasa yang sangat besar dan kompleks telah mampu meminimalkan risiko terjadinya korupsi.
Sedangkan di sektor reformasi birokrasi, aksi penguatan sistem merit melalui penggunaan sistem informasi dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi ASN juga mampu mencegah jual beli jabatan.
