ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Keputusan itu dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Rabu, 31 Maret 2021.
Keputusan tersebut otomatis menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB yang diajukan atas pemohon Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun.
“Permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak,” kata Yasonna dalam video conference.
Disebutkan, tata cara pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum perubahan AD/ART dan perubahan parpol.
Yasonna menegaskan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, permohonan yang diajukan kubu Moeldoko ditolak.
Dia juga menyampaikan alasan pemerintah menolak permohonan yang diajukan kubu Moeldoko.
“Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD-DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD-DPC,” pungkasnya.
